Sentralkaltim.id – SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai kelompok masyarakat kelas menengah menjadi salah satu pihak yang paling terdampak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, tekanan terhadap biaya hidup dapat menyebabkan sebagian masyarakat mengalami penurunan kemampuan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Iswandi saat dimintai tanggapan mengenai dampak kenaikan harga BBM terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia menilai dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga kelompok ekonomi menengah.
“Yang terganggu ini kelas ekonomi menengah. Bukan bawah lagi. Menengah ini nanti turun kelas ini,” ujar Iswandi pada Senin (29/6/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM akan memicu peningkatan biaya produksi dan distribusi sehingga harga berbagai kebutuhan ikut mengalami penyesuaian. Kondisi tersebut pada akhirnya mengurangi kemampuan belanja masyarakat, terutama kelompok yang selama ini tidak menerima bantuan atau subsidi pemerintah.
Meski demikian, Iswandi menilai pemerintah perlu memiliki parameter yang jelas dalam menentukan kategori masyarakat kelas menengah. Menurutnya, klasifikasi tersebut harus didasarkan pada indikator yang terukur agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kesalahan sasaran.
“Sekarang kategori kelas menengah itu harus kita jelas dulu. Dasarnya apa? Tingkat penghasilannya kah, tingkat tabungannya kah, atau apa? Jangan nanti salah-salah mereka tidak mendapat subsidi, berarti mereka disebut kelas menengah,” katanya.
Ia juga memperkirakan akan terjadi pergeseran data penerima bantuan apabila kondisi ekonomi masyarakat terus mengalami tekanan. Sebagian warga yang sebelumnya tidak berhak menerima subsidi bisa saja masuk dalam kelompok penerima bantuan karena kondisi ekonominya memburuk.
“Kalau dia memang nanti turun ke kelas bawah, pasti pergeseran data itu ada. Yang dari awalnya tidak tersubsidi jadi orang tersubsidi, pasti ada,” ungkapnya.
Karena itu, Iswandi berharap pemerintah terus memperbarui data sosial ekonomi masyarakat secara berkala agar berbagai program bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan yang didukung dengan data yang akurat akan lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM.
