Sentralkaltim.id – Rencana penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Abul Hasan menjadi perhatian serius DPRD Samarinda.
Langkah ini dinilai perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan pengguna jalan.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa kebijakan seperti SSA harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian, serta dibarengi dengan penyelesaian persoalan mendasar lain seperti maraknya parkir liar yang selama ini turut memicu kemacetan.
“Komisi III DPRD Samarinda akan segera melakukan hearing dengan Dinas Perhubungan. Kita ingin melihat seberapa mendesak kebijakan ini, dan apakah sudah ada kajian dampaknya terhadap masyarakat,” ujar Celni.
Ia menilai, sistem satu arah bisa menjadi solusi jangka panjang bagi pengaturan lalu lintas di pusat kota, asal dilaksanakan dengan perencanaan matang dan melibatkan partisipasi publik.
Dukungan penuh terhadap upaya penataan kota yang lebih tertib tetap menjadi komitmen DPRD Samarinda, namun semua kebijakan, menurut Celni, harus mengedepankan kepentingan dan kenyamanan warga.
“Kami tidak ingin masyarakat merasa kebijakan ini justru mempersulit. Maka penting bagi kami di DPRD untuk terus mengawasi dan memastikan setiap langkah pemerintah kota berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Dengan keterlibatan aktif DPRD dalam setiap kebijakan publik, diharapkan penataan Samarinda ke depan dapat berjalan lebih tertib, adil, dan berkelanjutan. (adv)
