Sentralkaltim.id – Keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
Menjawab keresahan masyarakat terhadap maraknya penggunaan sirine dan lampu strobo secara sembarangan, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengambil langkah cepat dan tegas.
Kini, penggunaan sirine dan strobo pada kendaraan pengawalan, baik pejabat maupun sipil resmi, dibekukan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Langkah strategis ini mendapat apresiasi penuh dari DPRD Samarinda, khususnya dari Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Kamaruddin.
Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah konkret untuk mengembalikan fungsi sirine dan strobo sesuai aturan yang berlaku, sekaligus menertibkan penggunaannya agar tidak disalahgunakan.
“Sudah jelas diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, bahwa sirine dan strobo hanya boleh digunakan oleh ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan penolong kecelakaan, serta pejabat negara atau tamu negara asing. Kalau hanya untuk pamer dan berlaku arogan, lebih baik ditiadakan,” ujar Kamaruddin.
Menurutnya, penegakan aturan ini adalah bentuk nyata dari kehadiran negara dalam menciptakan keadilan dan ketertiban di jalan raya.
Penyalahgunaan perangkat tersebut kerap menimbulkan keresahan, dari suara bising hingga lampu yang menyilaukan, yang membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman, bahkan terintimidasi.
Lebih jauh, Kamaruddin menekankan pentingnya disiplin dan keteladanan, terutama dari para pejabat dan pengguna kendaraan dinas.
Tanpa penegakan hukum yang konsisten, aturan hanya akan menjadi tulisan tanpa makna.
“UU-nya sudah bagus, tinggal diterapkan dengan konsisten. Jika semua pihak taat aturan, maka rasa aman dan nyaman di jalan bisa kita wujudkan bersama,” pungkasnya. (adv)
