Sentralkaltim.id – DPRD Samarinda merespons serius kesulitan warga Perumahan STV, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara terkait terganggunya akses jalan utama menuju tempat tinggal mereka.
Hal ini dipicu oleh klaim kepemilikan lahan oleh pihak ketiga, yang menyatakan bahwa jalan tersebut belum dibebaskan secara resmi oleh pengembang.
Sengketa lahan ini memunculkan sorotan tajam terhadap tanggung jawab developer yang diduga menjual rumah tanpa memastikan status legalitas jalan masuk.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra menegaskan akan mengambil langkah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.
“Kami melihat ini sebagai bentuk kelalaian dari pengembang yang tidak memastikan legalitas akses jalan. Masyarakat ini merasa dibohongi karena ketika mereka dulu waktu beli perumahan itu ada jalan akses masuk,” ujar Samri.
Ia mendorong agar segera dilakukan mediasi terbuka antara warga, pengembang, dan pemilik lahan, yang difasilitasi langsung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Upaya ini diharapkan mampu meredakan ketegangan dan menghasilkan solusi permanen bagi semua pihak.
Selain itu, politisi PKS ini juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh proyek perumahan, terutama terkait legalitas jalan masuk dan fasilitas umum.
Hal ini guna mencegah terulangnya persoalan serupa di masa depan.
“Wakil Wali Kota juga telah memerintahkan Dinas PUPR untuk menindaklanjuti masalah ini. Itu yang mau kita konfirmasi nanti,” pungkasnya.
DPRD Samarinda terus berkomitmen untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat serta mendorong terciptanya pembangunan yang tertib, legal, dan berpihak pada warga. (adv)
