Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Komisi I DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera memberikan kepastian terkait pengisian jabatan struktural yang hingga kini masih kosong. Tercatat, sebanyak 10 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat eselon II masih dipercayakan kepada Pelaksana Tugas (Plt).
Samri Shaputra, mengatakan persoalan kekosongan jabatan tersebut tidak hanya terjadi pada organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga di tingkat kecamatan dan kelurahan.
”Ia mengungkapkan, sejumlah kelurahan masih dipimpin pejabat berstatus Plt. Bahkan, terdapat camat yang harus merangkap tanggung jawab untuk dua wilayah kecamatan.
Menurut Samri, kondisi tersebut perlu segera ditangani karena pejabat yang berstatus Plt memiliki keterbatasan kewenangan dibandingkan pejabat definitif. Jika berlangsung terlalu lama, situasi ini dikhawatirkan memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Jabatan Plt itu sifatnya sementara dan kewenangannya terbatas. Jangan sampai terlalu lama dibiarkan hingga berdampak pada pelayanan publik, ujar Samri.
Berdasarkan catatan Komisi I DPRD Samarinda, 10 jabatan eselon II yang belum memiliki pejabat definitif meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris DPRD, Asisten I dan Asisten III Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bidang SDM, Inspektur Inspektorat Daerah, Kepala Bapperida, Kepala Disperkim, Kepala Disdikbud, serta Kepala Dinas PUPR.
Kekosongan tersebut dipicu sejumlah faktor, mulai dari pejabat sebelumnya yang memasuki masa pensiun hingga mutasi dan rotasi jabatan. Samri menyebut Komisi I telah beberapa kali memberikan masukan kepada pemerintah kota agar proses pengisian jabatan segera dilaksanakan.
Namun, berdasarkan informasi yang diterima DPRD, Wali Kota Samarinda Andi Harun masih ingin mengevaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini mendapat penugasan sebagai Plt sebelum menentukan pejabat definitif.
“Pak Wali Kota ingin melihat lebih dahulu kinerja para Plt. Masa penugasan itu sekaligus menjadi bahan penilaian sebelum pengangkatan definitif, jelasnya.
Samri juga menyinggung kemungkinan pertimbangan efisiensi anggaran dalam kebijakan tersebut, khususnya berkaitan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ia memperkirakan penugasan Plt berpotensi memberikan ruang penghematan anggaran karena pejabat yang bersangkutan menerima tambahan TPP sebesar 20 persen dari nilai TPP jabatan yang ditugaskan, sementara hak TPP dari jabatan definitifnya tetap diterima.
Meski demikian, Samri menegaskan bahwa pandangan mengenai potensi penghematan tersebut merupakan analisis pribadinya dan bukan penjelasan resmi dari Pemkot Samarinda.
Mengenai waktu pengisian jabatan, ia mengaku memperoleh informasi bahwa pelantikan pejabat definitif kemungkinan dilaksanakan secara serentak pada Desember 2026. Namun, hingga kini belum ada kepastian resmi mengenai jadwal tersebut.
“Kami berharap pengisian jabatan definitif bisa dilakukan lebih cepat agar tidak terlalu lama terjadi kekosongan, katanya.
Di sisi lain, Samri mengapresiasi penerapan sistem asesmen ASN pada masa kepemimpinan Wali Kota Andi Harun. Menurutnya, mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada aparatur untuk menduduki jabatan berdasarkan kompetensi dan hasil penilaian kinerja, bukan semata-mata mempertimbangkan masa kerja atau senioritas.
Ia menambahkan, meskipun sejumlah posisi strategis masih diisi Plt, aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat sejauh ini tetap berjalan. Kendati demikian, Komisi I berharap pengisian pejabat definitif segera direalisasikan agar koordinasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik dapat berlangsung lebih optimal.















