Scroll untuk baca artikel
AdvertorialDPRD Samarinda

Penggalian Jalan di Samarinda Bakal Diatur, Kontraktor Wajib Beri Jaminan Perbaikan

12
×

Penggalian Jalan di Samarinda Bakal Diatur, Kontraktor Wajib Beri Jaminan Perbaikan

Share this article

Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Aktivitas penggalian jalan untuk pemasangan kabel, pipa maupun jaringan telekomunikasi menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemanfaatan Jalan di Kota Samarinda.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pihak yang melakukan pekerjaan dengan membongkar bagian jalan nantinya diwajibkan memberikan jaminan kepada pemerintah. Ketentuan ini bertujuan memastikan infrastruktur yang telah digunakan atau dibongkar dapat dikembalikan seperti kondisi semula.

Ia menilai, selama ini masih ditemukan pekerjaan penggalian yang tidak diikuti pemulihan kondisi jalan secara maksimal. Akibatnya, fasilitas umum yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat justru mengalami kerusakan.

“Ketika jalan digali untuk kepentingan kabel atau instalasi lainnya, kontraktor harus memberikan surat jaminan kepada pemerintah, termasuk melalui garansi bank,” ungkap Abdul Rohim.

Dalam rancangan aturan tersebut, jaminan dapat dikembalikan kepada pelaksana apabila kondisi jalan telah dipulihkan sepenuhnya sesuai keadaan awal.

Sebaliknya, apabila kewajiban perbaikan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pemerintah berhak mencairkan jaminan tersebut untuk membiayai pemulihan infrastruktur yang rusak.

Menurutnya, mekanisme ini diperlukan agar pihak yang memanfaatkan fasilitas umum memiliki tanggung jawab terhadap kondisi aset pemerintah.

Pengaturan tersebut tidak hanya menyasar pekerjaan pemasangan jaringan telekomunikasi, tetapi juga berbagai aktivitas lain yang memerlukan pembongkaran atau penggunaan bagian jalan.

Selain kewajiban jaminan, Raperda tersebut juga mengatur pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Abdul Rohim menjelaskan, rancangan regulasi ini sedang memasuki tahap harmonisasi bersama Kementerian Hukum. Setelah itu, pembahasan akan dilanjutkan bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Baca juga :  Pemadaman Listrik Samarinda Belum Berakhir, DPRD Pertanyakan Realisasi Target PLN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *