Scroll untuk baca artikel
AdvertorialDPRD Samarinda

Pemadaman Listrik Samarinda Belum Berakhir, DPRD Pertanyakan Realisasi Target PLN

7
×

Pemadaman Listrik Samarinda Belum Berakhir, DPRD Pertanyakan Realisasi Target PLN

Share this article

Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Target pemulihan pasokan listrik di Kota Samarinda yang dijanjikan normal pada akhir Oktober 2026 belum sepenuhnya terealisasi. Pemadaman yang masih terjadi di sejumlah wilayah membuat DPRD Samarinda meminta PLN segera memberikan penjelasan mengenai perkembangan perbaikan dan kepastian waktu normalisasi listrik.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai ketidakjelasan informasi dari PLN semakin menyulitkan masyarakat. Menurutnya, pelanggan perlu mengetahui penyebab gangguan, tahapan perbaikan, serta berapa lama kondisi tersebut akan berlangsung.

Ia menegaskan, persoalan pasokan listrik tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian. Apalagi, masyarakat Samarinda juga sedang menghadapi berbagai gangguan aktivitas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Yang ingin kita pastikan kepada Area Manager, khususnya Samarinda, sampai kapan kejadian mati listrik ini berlangsung di Kota Samarinda. Kemudian, kendala apa yang menghambat sehingga sampai sekarang belum ada kejelasan kapan kondisi listrik stabil seperti dulu lagi,” ujar Deni saat dihubungi, Jumat (30/10/2026).

Menurutnya, apabila gangguan pasokan listrik berkaitan dengan pemeliharaan pembangkit maupun perbaikan generator, PLN seharusnya memiliki agenda pekerjaan yang terencana. Informasi mengenai kerusakan, proses penanganan, hingga perkiraan penyelesaian perlu disampaikan kepada masyarakat secara terbuka.

Deni menilai, alasan teknis tidak seharusnya menjadi penghalang bagi PLN untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Justru, keterbukaan mengenai proses pemeliharaan dapat membantu masyarakat memahami kondisi sistem kelistrikan yang sedang ditangani.

“Alasan kaitan dengan perawatan, perbaikan generator, dan sebagainya itu kan teknis. Semestinya mereka sudah memiliki schedule-nya. Artinya mereka pasti sudah punya schedule perbaikan itu kapan dan apa saja kerusakannya kan perawatannya jelas mereka ataupun perawatan jangka panjang,” ucapnya.

Politikus tersebut juga mempertanyakan komitmen PLN terkait target pemulihan listrik pada penghujung Oktober 2026. Sebab, meskipun tenggat waktu tersebut telah mendekat, gangguan pasokan masih dirasakan pelanggan di beberapa kawasan Samarinda.

Bahkan, waktu terjadinya pemadaman disebut mengalami perubahan. Jika sebelumnya masyarakat lebih sering merasakan gangguan pada malam hari, belakangan pemadaman juga terjadi pada pagi hari sehingga mengganggu aktivitas warga.

“Kita ingin memastikan lagi sampai kapan. Mereka menjanjikan sampai akhir Oktober ini, tetapi sampai hari ini masih terjadi pemadaman di beberapa tempat,” katanya.

Untuk memperoleh penjelasan langsung, DPRD Samarinda sebelumnya telah merencanakan pertemuan dengan manajemen Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Samarinda. Pertemuan tersebut diharapkan dapat mengungkap kondisi terkini sistem kelistrikan, termasuk kendala yang menyebabkan pasokan belum kembali stabil.

Namun, agenda komunikasi tersebut belum terlaksana karena adanya kendala penyesuaian waktu. Meski demikian, Deni menyebut DPRD tetap membutuhkan keterangan langsung dari pihak PLN agar persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya diketahui berdasarkan laporan dan keluhan pelanggan.

“Sempat rencana kita ingin memanggil atau ketemu dengan area manager itu cuma belum sempat waktunya aja. Ingin memastikan kondisi aktualnya hari ini gitu loh,” bebernya.

Lebih lanjut, Deni mengingatkan bahwa penyampaian informasi mengenai gangguan pelayanan merupakan bagian dari tanggung jawab PLN sebagai penyedia tenaga listrik. Perusahaan dinilai perlu mengambil inisiatif memberikan pemberitahuan kepada pelanggan tanpa harus menunggu munculnya desakan dari masyarakat.

Ia berharap PLN segera menyampaikan klarifikasi resmi mengenai penyebab pemadaman, kondisi pembangkit dan jaringan, serta langkah yang sedang dilakukan untuk mengatasi gangguan tersebut. Kepastian waktu pemulihan juga diperlukan agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas selama proses perbaikan berlangsung.

“Saya kira wajib. Tanpa diminta pun mereka seharusnya sudah memberikan klarifikasi. Itu kewajiban mereka selaku penyedia listrik di Kota Samarinda, memberitahukan kondisi dan situasi seperti apa, serta sampai kapan layanan listrik ini bisa diperbaiki,” tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *