Scroll untuk baca artikel
AdvertorialDPRD Samarinda

Kurangi Beban Sampah Kota, DPRD Minta Pemkot Samarinda Benahi Kebijakan Plastik di Perkantoran

3
×

Kurangi Beban Sampah Kota, DPRD Minta Pemkot Samarinda Benahi Kebijakan Plastik di Perkantoran

Share this article

Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Penyediaan fasilitas air minum isi ulang di lingkungan perkantoran pemerintah menjadi salah satu langkah yang didorong DPRD Samarinda untuk mengurangi sampah plastik. Kebijakan tersebut dinilai perlu dibarengi pembatasan penggunaan air minum kemasan sekali pakai di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah, menilai pengendalian sampah plastik tidak cukup hanya mengandalkan imbauan kepada masyarakat. Pemerintah kota harus terlebih dahulu membenahi pola konsumsi di lingkungan birokrasi agar kebijakan pengurangan sampah dapat diterapkan secara nyata.

Ia mengusulkan agar Pemkot Samarinda menerbitkan surat edaran atau instruksi resmi yang mengatur penggunaan kemasan air minum plastik dalam kegiatan pemerintahan. Aturan tersebut diharapkan berlaku dalam aktivitas perkantoran, termasuk pelaksanaan rapat dan kegiatan kedinasan.

“Kita sebagai contoh dulu. Kalau itu bisa digalakkan, tentu kita dapat menekan persoalan sampah dari botol plastik ini,” kata Muhammad Andriansyah di Samarinda, Minggu.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, kebijakan tersebut harus disertai dukungan sarana yang memadai. Setiap OPD perlu menyediakan dispenser maupun tempat pengisian ulang air minum agar pegawai memiliki alternatif selain membeli air dalam kemasan botol plastik.

Menurutnya, penerapan kewajiban membawa wadah minum pribadi tidak akan berjalan maksimal apabila pemerintah tidak menyiapkan fasilitas pendukung. Karena itu, penyediaan akses air minum isi ulang harus menjadi bagian dari perencanaan kebijakan pengurangan sampah.

“Jangan hanya meminta pegawai membawa tumbler, tetapi fasilitas untuk mengisi ulang air minumnya juga harus disiapkan,” ujarnya.

Andriansyah menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian mengingat volume sampah di Samarinda masih tergolong tinggi. Produksi sampah kota diperkirakan mencapai 600 hingga 660 ton setiap hari, dengan proyeksi timbulan tahunan lebih dari 253.000 ton.

Baca juga :  Pemadaman Listrik Samarinda Belum Berakhir, DPRD Pertanyakan Realisasi Target PLN

Sementara itu, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup mencatat komposisi sampah plastik di Kalimantan Timur mencapai 19,3 persen dari total timbulan sampah. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah pengendalian yang lebih luas, termasuk melalui kebijakan di lingkungan pemerintahan.

Ia juga menyoroti keberadaan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Menurutnya, regulasi tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperluas upaya pengurangan plastik, khususnya terhadap penggunaan botol air minum sekali pakai yang masih banyak ditemukan dalam aktivitas perkantoran.

Sebagai bahan pertimbangan, Andriansyah mencontohkan fasilitas pengisian air minum yang tersedia di sejumlah stasiun kereta rel listrik (KRL) di Jakarta. Model serupa dinilai dapat diterapkan di kantor-kantor pemerintahan Samarinda untuk mendukung perubahan kebiasaan pegawai.

Ia berharap kebijakan pengurangan plastik tidak hanya menjadi program seremonial, melainkan diterapkan secara berkelanjutan oleh seluruh perangkat daerah. Konsistensi pemerintah dinilai penting agar upaya pengurangan sampah memiliki dampak dan dapat diikuti oleh masyarakat.

“Pemerintah harus bisa memulai dari lingkungannya sendiri. Kalau OPD sudah menerapkan, masyarakat juga bisa melihat bahwa pengurangan sampah plastik memang menjadi kebiasaan yang dibangun, bukan sekadar ajakan,” katanya.

Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, Komisi III DPRD Samarinda berencana melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Pembahasan akan diarahkan pada kesiapan pelaksanaan kebijakan serta kebutuhan anggaran untuk menyediakan fasilitas pengisian ulang air minum di setiap kantor OPD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *