Sentralkaltim.id, – Samarinda – DPRD Kota Samarinda mulai mengantisipasi kemungkinan kembali diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran 2027. Dalam pembahasan awal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD menegaskan penyusunan anggaran akan dilakukan secara lebih realistis dengan mengutamakan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah harus menyiapkan langkah antisipasi agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan apabila kebijakan tersebut kembali diterapkan.
“Kita belum tahu karena itu kebijakan pemerintah pusat. Tapi paling tidak kita harus siap sedia kalau terjadi efisiensi. Oleh karena itu, dalam pembahasan nanti kita akan memprioritaskan belanja yang lebih kepada kepentingan masyarakat banyak,” ujar Helmi, Kamis (6/8/2026).
Menurut Helmi, apabila efisiensi kembali dilakukan, maka penghematan sebaiknya difokuskan pada belanja yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat. Dengan demikian, program-program prioritas tetap dapat berjalan tanpa mengurangi manfaat yang diterima warga.
Ia mencontohkan sejumlah pos anggaran yang berpotensi dievaluasi, seperti perjalanan dinas, kegiatan bimbingan teknis (bimtek), hingga belanja operasional yang bersifat tidak mendesak. Langkah tersebut dinilai lebih tepat dibanding memangkas anggaran yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Kalau bicara efisiensi, yang sifatnya belanja yang tidak ada kepentingan langsung dengan masyarakat, misalnya perjalanan dinas, bimtek, maupun belanja operasional yang kira-kira tidak mendesak, itu bisa saja nanti kita efisiensikan,” katanya.
Meski membuka peluang penghematan pada sejumlah pos anggaran, Helmi berharap kondisi fiskal Kota Samarinda pada 2027 tetap lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, DPRD akan terus mendorong optimalisasi pendapatan daerah agar ruang fiskal pemerintah tetap terjaga dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan.
DPRD Kota Samarinda memastikan pembahasan KUA Tahun Anggaran 2027 akan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan tetap berpihak pada kepentingan publik.
