Sentralkaltim.id – DPRD Samarinda menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah pusat.
Sebagai program prioritas nasional, MBG hadir untuk memastikan para pelajar dari berbagai latar belakang ekonomi mendapatkan akses terhadap makanan sehat, bergizi, dan layak konsumsi setiap harinya.
Di Samarinda, program ini telah menjangkau puluhan sekolah dan ribuan siswa.
Antusiasme dari kalangan pendidik, orang tua, hingga siswa sendiri menunjukkan bahwa inisiatif ini membawa manfaat nyata.
Namun, seiring dengan pelaksanaan di lapangan, evaluasi tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dan kelayakan makanan yang disalurkan.
Teranyar, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menerima laporan mengenai makanan yang kurang layak konsumsi.
Terkait hal itu, Anhar menyampaikan pentingnya pengawasan ketat terhadap program berskala besar seperti MBG.
Ia mendorong Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan sesuai dengan standar gizi yang berlaku.
“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, berarti kontrol, pengawasannya kurang,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas makanan dalam program pemerintah tidak boleh dianggap remeh.
Jika makanan yang disalurkan tidak memenuhi standar, risiko yang timbul dapat berupa keracunan hingga gangguan kesehatan lain yang membahayakan masyarakat.
“Bisa saja keracunan kalau kualitas makanannya kurang baik,” tegasnya.
Politisi PDIP ini mengingatkan, meskipun program MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, kritik, sekaligus masukan.
Ia menilai keterlibatan dinas kesehatan sangat penting dalam memastikan makanan yang dibagikan benar-benar memenuhi standar kelayakan.
“Daerah juga harus mengkritik masalah kelayakan makanannya, khususnya dari dinas kesehatan,” pungkasnya. (adv)
