Sentralkaltim.id – DPRD Samarinda kembali menyoroti penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar meminta Dinas Pendidikan Samarinda untuk meningkatkan pengawasan selama proses PPDB.
Bahkan, ia meminta untuk menindak tegas para pelanggar, terutama terkait manipulasi data domisili.
Pasalnya, Anhar khawatir atas maraknya praktik pindah domisili demi mengejar sekolah tertentu, yang dinilainya merusak semangat awal dari kebijakan tersebut.
“Kalau dibiarkan, ini akan terus menjadi celah yang merusak keadilan dalam dunia pendidikan kita,” ujarnya.
Menurutnya, sistem zonasi dirancang untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam dunia pendidikan.
Namun kenyataannya, justru dimanipulasi oleh sebagian orang tua yang rela memalsukan domisili demi memasukkan anak ke sekolah yang dianggap favorit.
“PPDB itu harusnya alat untuk menyamaratakan akses pendidikan, bukan malah memperkuat stigma soal sekolah unggulan dan sekolah pinggiran,” tegasnya.
Politisi PDIP ini mengkritik cara pandang masyarakat yang masih mengelompokan sekolah berdasarkan reputasi atau lokasi.
Padahal secara fasilitas dan tenaga pendidik, ucapnya, sekolah-sekolah di Samarinda telah memiliki standar yang relatif setara.
“Pandangan seperti itu hanya akan memperbesar kesenjangan. Sekolah di pinggiran kehilangan kepercayaan publik, sementara sekolah yang dianggap unggulan justru kelebihan kapasitas dan tidak ideal untuk proses belajar mengajar,” jelasnya.
Ia pun menyarankan agar reformasi sistem zonasi tidak hanya dilakukan secara administratif, melainkan juga menyasar aspek kultural, seperti membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas semua sekolah tanpa kecuali.
“Kalau semua sekolah ditingkatkan dan sistem diawasi dengan ketat, maka istilah sekolah favorit akan hilang dengan sendirinya,” pungkasnya. (adv)
