DPRD Samarinda

DPRD Samarinda Dorong Pemerintah Proaktif Tangani Penyakit TBC di Kota Tepian

12
×

DPRD Samarinda Dorong Pemerintah Proaktif Tangani Penyakit TBC di Kota Tepian

Sebarkan artikel ini

Sentralkaltim.id – DPRD Samarinda menyoroti maraknya penyakit Tuberkulosis (TBC) di Kalimantan Timur (Kaltim), tak terkecuali di Kota Tepian.

Sebagai penyakit menular yang dapat menimbulkan dampak fatal jika tidak ditangani dengan baik, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan akan melakukan penelusuran intensif untuk mengetahui sumber penyebaran penyakit tersebut.

“Kami baru mendapat data berkaitan dengan isu TBC itu ya, memang terus bertambah, makanya kita akan melakukan investigasi, apa sih penyebabnya,” ujar Novan, sapaan akrabnya.

Menurut Novan, dalam menghadapi penyakit menular seperti TBC, daerah harus bersikap proaktif dan tidak semata-mata menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

Novan mendorong pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melakukan upaya penanganan.

Diketahui, menurut data yang beredar, Samarinda disebut-sebut sebagai salah satu daerah dengan jumlah penderita TBC tertinggi di Kaltim.

Hal ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar laju penyebarannya bisa ditekan.

“Inventarisasi penduduk yang terjangkit itu sangat diperlukan untuk menekan penyebaran. Kami ingin tahu apakah ini karena pola hidup, lingkungan, atau faktor musim. Ini masih perlu kita perdalam” ucapnya.

Disampaikannya, saat ini pihak legislatif bersama eksekutif di Samarinda belum mengambil langkah konkret untuk menanggulangi masalah TBC.

Namun Novan mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes)  Samarinda untuk membahas persoalan ini.

“Saat ini kami bersama Dinas Kesehatan memang belum mengambil langkah yang konkret. Tapi kita akan segera lakukan rembuk untuk merumuskan langkah yang lebih tepat,” pungkasnya.

Terkait  dengan rencana uji coba vaksin TBC yang digagas pemerintah pusat, Novan  menegaskan pentingnya transparansi dan koordinasi lintas pemerintahan dalam menghadapi potensi pelaksanaan program tersebut di daerah.

“Kalau memang ada peluang uji coba vaksin masuk, kita harus siap dari sisi sistem dan sumber daya. Pemerintah daerah tidak boleh pasif,” pungkasnya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *