Scroll untuk baca artikel
AdvertorialDPRD Samarinda

DPRD Samarinda Siapkan Aturan Pemanfaatan Jalan, Akses Keluar-Masuk Kawasan Usaha Ikut Ditertibkan

12
×

DPRD Samarinda Siapkan Aturan Pemanfaatan Jalan, Akses Keluar-Masuk Kawasan Usaha Ikut Ditertibkan

Share this article

Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Pemanfaatan ruang jalan oleh berbagai pihak di Kota Samarinda menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemanfaatan Jalan. Regulasi ini disiapkan untuk memastikan penggunaan aset pemerintah tidak mengganggu fungsi utama infrastruktur jalan.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menjelaskan bahwa selama ini terdapat berbagai aktivitas yang memanfaatkan bagian jalan untuk kepentingan tertentu. Mulai dari pemasangan tiang telekomunikasi, jaringan kabel, pipa hingga pembangunan akses masuk dan keluar kawasan usaha.

Menurutnya, seluruh bentuk pemanfaatan tersebut membutuhkan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas maupun fungsi infrastruktur.

“Jalan ini merupakan aset pemerintah. Pemanfaatannya harus dipastikan tidak mengganggu fungsi fundamental dari jalan itu sendiri,” ujarnya.

Ia mencontohkan pembangunan akses masuk dan keluar kawasan usaha yang terkadang dilakukan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kondisi jalan. Apabila tidak ditata dengan baik, aktivitas tersebut berpotensi mengganggu pengguna jalan lainnya.

Karena itu, Raperda tersebut nantinya mengatur pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, serta ruang pengawasan jalan. Setiap pihak yang menggunakan bagian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Selain penataan penggunaan ruang, rancangan aturan ini juga memuat kewajiban bagi pelaksana pekerjaan penggalian untuk memberikan jaminan perbaikan. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar jalan yang dibongkar untuk pemasangan infrastruktur dikembalikan seperti kondisi semula.

Apabila kewajiban pemulihan tidak dipenuhi, pemerintah dapat mencairkan jaminan yang telah diserahkan untuk membiayai perbaikan.

Abdul Rohim berharap regulasi tersebut dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan jalan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Raperda Pemanfaatan Jalan saat ini masih menjalani harmonisasi bersama Kementerian Hukum. Setelah tahapan tersebut selesai, proses dilanjutkan melalui harmonisasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Baca juga :  Pemadaman Listrik Samarinda Belum Berakhir, DPRD Pertanyakan Realisasi Target PLN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *