Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Samarinda menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Limbah B3.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat peran pemerintah kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menghasilkan maupun mengangkut limbah berbahaya.
Salah satu ketentuan yang tengah dibahas adalah kewajiban pelaku usaha menyampaikan bukti manifest kepada pemerintah kota. Dokumen tersebut diperlukan untuk membantu pemerintah memantau proses pengelolaan dan pengangkutan limbah B3.
“Manifest itu sebenarnya merupakan bagian dari pelaporan kepada pemerintah pusat. Namun, kita juga meminta agar dokumen tersebut disampaikan kepada pemerintah kota supaya menjadi bahan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan,” jelas Abdul Rohim.
Menurutnya, kewajiban tersebut penting untuk memastikan setiap aktivitas pengelolaan limbah berjalan sesuai ketentuan. Terlebih, limbah B3 memiliki potensi membahayakan masyarakat dan lingkungan apabila tidak ditangani secara benar.
Ia menegaskan, apabila ditemukan penghasil limbah yang tidak dapat menunjukkan dokumen manifest atau pengangkut yang tidak mampu membuktikan legalitas perizinannya, pemerintah kota perlu mengambil tindakan.
Langkah yang dapat dilakukan antara lain memberikan teguran hingga menjatuhkan sanksi sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Abdul Rohim juga menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah B3 memiliki batasan sesuai pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah.
Karena itu, Raperda tersebut lebih diarahkan pada pengaturan penampungan sementara, pembinaan, serta pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
Saat ini, rancangan regulasi tersebut masih dalam proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum. Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan harmonisasi bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.















