Scroll untuk baca artikel
AdvertorialDPRD Samarinda

Komisi IV DPRD Samarinda Soroti Dugaan Pelanggaran Hak-Hak Pekerja

10
×

Komisi IV DPRD Samarinda Soroti Dugaan Pelanggaran Hak-Hak Pekerja

Share this article

Sentaralkaltim.id, – SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda meminta perusahaan di wilayah setempat menghentikan praktik penahanan ijazah milik karyawan. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus memastikan perusahaan menjalankan ketentuan ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa perusahaan tidak memiliki alasan untuk menahan dokumen pendidikan milik pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.

Menurutnya, ijazah merupakan dokumen pribadi yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, terutama ketika hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan telah berakhir.

“Tidak ada alasan perusahaan menahan ijazah karyawan. Jika hubungan kerja sudah berakhir, ijazah harus dikembalikan,” tegas Novan.

Selain persoalan penahanan ijazah, pihaknya juga menerima berbagai laporan mengenai dugaan pelanggaran hak tenaga kerja. Aduan tersebut di antaranya menyangkut pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa pembayaran pesangon, ketidakjelasan status pekerjaan, pemberian upah di bawah ketentuan, hingga pemutusan kontrak secara tiba-tiba.

Novan mengingatkan perusahaan agar memenuhi seluruh kewajibannya, mulai dari memberikan kejelasan status dan perjanjian kerja, mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial, hingga membayarkan hak kompensasi sesuai ketentuan apabila terjadi PHK.

Di sisi lain, ia mengakui penyelesaian persoalan ketenagakerjaan di tingkat Kota Samarinda masih menghadapi keterbatasan kewenangan. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, pemerintah kota lebih berperan dalam fasilitasi dan koordinasi penyelesaian persoalan pekerja.

“Pengawasan ketenagakerjaan bukan lagi kewenangan Disnaker kota, melainkan provinsi. Namun, kami tetap berupaya memfasilitasi setiap pengaduan pekerja,” ujarnya.

Ia juga menilai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 membutuhkan proses yang tidak singkat. Penyelesaian dapat dimulai melalui perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan, dilanjutkan mediasi, hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Baca juga :  Pemadaman Listrik Samarinda Belum Berakhir, DPRD Pertanyakan Realisasi Target PLN

Panjangnya tahapan tersebut dinilai dapat memberatkan pekerja, khususnya mereka yang kehilangan penghasilan akibat PHK. Kondisi ekonomi yang terbatas juga berpotensi membuat pekerja menerima penyelesaian yang tidak sepenuhnya memenuhi hak mereka.

“Ketika terkena PHK, pekerja langsung kehilangan penghasilan. Sementara proses memperjuangkan haknya bisa berlangsung berbulan-bulan,” katanya.

Meski kewenangan pengawasan berada di tingkat provinsi, Komisi IV DPRD Samarinda menyatakan tetap membuka ruang pengaduan bagi pekerja. DPRD juga siap menjembatani komunikasi antara tenaga kerja, perusahaan, dan Disnakertrans Kalimantan Timur agar persoalan yang muncul dapat ditangani melalui mekanisme yang berlaku.

Novan berharap perusahaan maupun pekerja sama-sama menjalankan tanggung jawabnya sehingga perselisihan hubungan industrial dapat diminimalkan. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan ketenagakerjaan.

“Perusahaan harus taat aturan dan pekerja juga menjalankan kewajibannya. Kita ingin hubungan industrial yang sehat, pekerja sejahtera, dan usaha tetap berkembang,” pungkas Novan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *