Sentralkaltim.id, – Samarinda – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa penerapan pajak maupun retribusi kepada pelaku usaha di kawasan Polder Air Hitam harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan. Menurutnya, kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha harus diikuti dengan manfaat yang nyata dari pemerintah daerah.
Helmi mengatakan para pelaku usaha, khususnya UMKM yang berjualan di kawasan tersebut, pada prinsipnya siap memenuhi kewajiban membayar pajak selama pemerintah juga memberikan dukungan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
“Kalau memang nantinya mereka dikenakan pajak atau retribusi, tentu pemerintah juga harus meningkatkan fasilitasnya. Jangan hanya menarik kewajiban, tetapi pelayanan dan fasilitasnya juga harus diperbaiki,” ujar Helmi Abdullah, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, penataan kawasan Polder Air Hitam harus dilakukan secara menyeluruh. Selain menyediakan fasilitas parkir yang memadai, pemerintah juga perlu memperhatikan kebersihan, keamanan, penerangan, hingga kenyamanan pengunjung agar aktivitas ekonomi di kawasan tersebut semakin berkembang.
Helmi menilai peningkatan fasilitas akan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak. Masyarakat akan merasa lebih nyaman saat berkunjung, sementara pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan omzet karena kawasan menjadi lebih tertata.
“Kalau fasilitasnya semakin baik, masyarakat tentu lebih nyaman datang. Dampaknya juga akan dirasakan para pedagang karena jumlah pengunjung bisa bertambah. Jadi pemerintah dan pelaku usaha sama-sama memperoleh manfaat,” katanya.
Ia menambahkan, penerimaan dari pajak dan retribusi semestinya kembali dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas publik di kawasan tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari kontribusi yang telah diberikan.
DPRD Kota Samarinda berharap proses penataan kawasan Polder Air Hitam dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Melalui keseimbangan antara kewajiban pelaku usaha dan peningkatan fasilitas, kawasan tersebut diharapkan berkembang menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
