Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda memandang penguatan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dijalankan lebih efektif dan saling mendukung.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memperkuat sektor UMKM, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kualitas pelayanan di pasar rakyat.
Menurutnya, koordinasi perlu melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, serta Dinas Ketahanan Pangan agar setiap program saling melengkapi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Selain perangkat daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bulog, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dinilai penting dalam mendukung kebijakan ekonomi, khususnya terkait stabilitas harga, pembiayaan, dan akses permodalan bagi pelaku usaha.
Komisi II juga menilai pelaku usaha dan asosiasi UMKM perlu dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, program yang dijalankan akan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Iswandi menegaskan kolaborasi yang kuat akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing UMKM, serta penguatan pasar rakyat.
“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata,” tegas Iswandi.
Ia berharap seluruh pihak dapat membangun sinergi yang berkelanjutan sehingga kebijakan ekonomi daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
