Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda mengungkapkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp3,3 triliun. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena masih tercantum dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sedang dibahas.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan besaran APBD yang tercantum dalam dokumen KUA-PPAS masih berupa asumsi awal yang akan dikaji bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda sebelum ditetapkan.
“Untuk sementara, asumsi APBD 2027 sekitar Rp3,3 triliun. Dibandingkan tahun 2026 memang ada kenaikan, tetapi tidak terlalu besar, kurang lebih sekitar Rp100 miliar. Karena itu kami ingin memastikan seluruh asumsi yang digunakan benar-benar realistis,” kata Abdul Rohim, Kamis (23/7/2026).
Ia menjelaskan, besaran APBD tersebut masih berpotensi mengalami perubahan, baik meningkat maupun menurun, bergantung pada hasil pembahasan dan evaluasi terhadap proyeksi pendapatan daerah. Salah satu aspek yang akan menjadi perhatian Banggar adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Abdul Rohim, Banggar akan menelaah apakah target pendapatan yang disusun pemerintah sudah mencerminkan potensi riil daerah atau masih dapat ditingkatkan melalui berbagai strategi yang memungkinkan. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami akan memeriksa apakah kemampuan daerah memperoleh pendapatan memang hanya sebesar yang diproyeksikan atau justru masih bisa ditingkatkan dengan strategi tertentu. Semua itu akan kami bahas sebelum KUA-PPAS disepakati bersama,” ujarnya.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kota Samarinda berharap APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disusun berdasarkan proyeksi pendapatan yang akurat dan kemampuan fiskal yang realistis. Dengan demikian, program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
