SentralKaltim.id – SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti belum tersalurkannya Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) bagi 17 taman kanak-kanak (TK) negeri di Kota Samarinda pada tahun anggaran 2026. Persoalan tersebut mengemuka dalam pembahasan bersama Dinas Pendidikan sebagai salah satu perhatian terhadap keberlangsungan layanan pendidikan usia dini.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan berasal dari bidang pendidikan anak usia dini. Menurutnya, seluruh TK negeri masih mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) karena BOSDA belum dikucurkan.
“Jadi tadi ada beberapa usulan, kan kita breakdown dari beberapa bidang. Tadi usulan yang khusus dari bidang taman kanak-kanak, PAUD, itu masalah BOSDA. Jadi per tahun 2026 ini, guru-guru dari 17 sekolah negeri, TK negeri yang ada di Kota Samarinda itu tidak ada bantuan operasional daerahnya. Yang ada yang terkucur hanya dari BOSNAS,” ujarnya saat di Kantor DPRD Samarinda.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena BOSDA memiliki peran penting dalam mendukung operasional sekolah yang tidak seluruhnya dapat ditanggung melalui BOSNAS. Karena itu, Komisi IV menilai usulan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembahasan anggaran berikutnya.
Selain membahas BOSDA, rapat juga menerima berbagai usulan dari jenjang pendidikan lainnya. Untuk sekolah dasar (SD), mayoritas usulan berkaitan dengan perbaikan sarana dan prasarana, terutama terhadap sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan.
“Kalau di SD lebih cenderung tadi berkaitan tentang sarprasnya. Bagaimana banyak kerusakan-kerusakan yang sifatnya perlu ditangani, sehingga itu juga diusulkan,” katanya.
Novan menegaskan setiap usulan yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan Komisi IV bersama pemerintah daerah. Menurutnya, kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan memiliki karakter yang berbeda sehingga penanganannya juga harus disesuaikan dengan skala prioritas.
Ia berharap persoalan tidak tersalurkannya BOSDA bagi TK negeri dapat segera memperoleh solusi agar proses pembelajaran dan operasional sekolah tidak terganggu. Komisi IV DPRD Samarinda berkomitmen mengawal usulan tersebut dalam pembahasan anggaran sehingga kebutuhan pendidikan, termasuk pada jenjang usia dini, dapat terpenuhi secara lebih optimal.
