Sentralkaltim.id – SAMARINDA – Komisi I DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah kota mulai menata infrastruktur jaringan milik perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang selama ini dinilai semrawut dan mengganggu estetika kota. Selain menciptakan lingkungan yang lebih tertata, penataan tersebut juga dinilai berpotensi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan keberadaan kabel-kabel provider yang menjuntai di sejumlah ruas jalan selama ini belum memberikan kontribusi yang optimal bagi daerah. Padahal, menurutnya, infrastruktur tersebut dapat diatur melalui kebijakan yang mampu memberikan pemasukan bagi pemerintah kota.
Hal itu disampaikan Samri Shaputra usai agenda bersama mitra kerja Komisi I DPRD Samarinda. Ia menilai sudah saatnya Pemerintah Kota Samarinda memiliki regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang oleh perusahaan penyedia layanan telekomunikasi.
“Sekarang banyak provider yang kelihatannya mengganggu estetika. Tiangnya dan kabelnya banyak dikeluhkan masyarakat. Selama ini berkeliaran begitu saja, menimbulkan kesemrawutan, tapi pemerintah tidak dapat apa-apa. Nah ini perlu kita atur. Misalnya setiap meternya mereka harus membayar berapa rupiah yang kemudian masuk ke Pemkot sebagai PAD untuk pembangunan Kota Samarinda,” ujarnya saat di Kantor DPRD Samarinda.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada program yang secara khusus mengoptimalkan potensi pendapatan dari pemanfaatan jaringan utilitas tersebut. Karena itu, Komisi I mendorong agar OPD terkait mulai menyusun kebijakan yang mampu mengubah potensi tersebut menjadi sumber pendapatan daerah.
“Sementara ini belum ada. Makanya kami dorong. Jadi setiap anggaran, setiap dana yang digunakan dari hasil pajak ini, harapan kita bisa ada timbal balik. Tidak kemudian digunakan habis begitu saja tapi tidak ada timbal baliknya. Harapan kita setiap OPD, terutama mitra kerja Komisi I, membuat program-program yang efektif dan menghasilkan,” katanya.
Samri menegaskan, pemerintah daerah perlu mulai mencari sumber-sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat. Menurutnya, pengaturan terhadap pemanfaatan ruang oleh perusahaan telekomunikasi merupakan salah satu peluang yang dapat dimaksimalkan sekaligus memperbaiki wajah Kota Samarinda.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan PAD menjadi salah satu kebutuhan mendesak di tengah berkurangnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, setiap potensi yang selama ini belum tergarap harus mulai diinventarisasi dan dikelola secara optimal.
Melalui langkah tersebut, Komisi I DPRD Samarinda berharap pemerintah kota tidak hanya mampu menciptakan tata kota yang lebih rapi dan nyaman dipandang, tetapi juga memperoleh tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
