Sentralkaltim.id – SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, meminta pemerintah meningkatkan kualitas pendataan dalam Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN) agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan penetapan status desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Akibatnya, warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak memperoleh haknya.
“Baiknya pendataan itu disesuaikan. Jangan sampai orang yang tidak berhak menerima, terus yang berhak malah tidak menerima. Itu kan keadilannya terampas menurut saya,” ujarnya saat di Kantor DPRD Samarinda.
Markaca menilai kesalahan tersebut umumnya terjadi karena proses pendataan di lapangan tidak dilakukan secara menyeluruh. Bahkan, menurutnya, masih ditemukan data warga yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan.
“Kalau petugas pendatanya benar dan detail, tidak akan terjadi kesalahan. Karena ketika petugas pendata itu nanya kepada Pak RT-nya, 100 persen nggak salah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya kondisi yang luput dari pendataan, seperti janda yang tidak memiliki penghasilan atau kepala keluarga yang sudah tidak mampu menafkahi keluarganya, namun tidak masuk kategori penerima bantuan akibat data yang tidak diperbarui.
Karena itu, Markaca mendorong agar pendataan dilakukan secara berkala dan melibatkan ketua RT agar kondisi riil masyarakat dapat diketahui secara akurat.
“Saya sarankan kepada petugas, tanya ke RT. Diajak RT-nya keliling. Karena ini bersifat untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, akurasi data merupakan kunci agar program bantuan sosial dapat berjalan adil. Dengan pendataan yang lebih teliti dan melibatkan aparat lingkungan, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan haknya hanya karena kesalahan administrasi.
