Sentralkaltim.id, Samarinda – Anggota DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti mekanisme penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Menurut Anhar, penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ seharusnya dilakukan melalui rapat paripurna yang terbuka dan dihadiri pihak pemerintah kota, baik wali kota, wakil wali kota, maupun pejabat yang ditunjuk mewakili pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, DPRD memang tidak memiliki kewenangan menolak ataupun menjatuhkan LKPJ wali kota. Namun, DPRD memiliki fungsi memberikan catatan, koreksi, dan rekomendasi terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Yang saya persoalkan itu mekanismenya. Jangan hanya paripurna internal, karena ini rekomendasi lembaga terhadap LKPJ wali kota,” ujarnya Rabu, 13/5/2026.
Anhar menyebut mekanisme penyampaian rekomendasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.
Menurutnya, ada tiga tahapan dalam pembahasan LKPJ, yakni penyampaian LKPJ wali kota melalui paripurna, pembentukan pansus LKPJ secara internal, dan penyampaian rekomendasi DPRD kembali melalui rapat paripurna.
Ia menilai penyampaian rekomendasi secara internal berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak memiliki dasar aturan yang jelas. Sebab, rekomendasi DPRD merupakan keputusan lembaga yang seharusnya disampaikan secara resmi dalam forum paripurna.
“Kalau penyerahannya lewat paripurna, maka jawabannya juga harus lewat paripurna. Pembuka dan penutupnya harus sama,” tegasnya.(*)
