Sentralkaltim.id, Samarinda – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang mengalokasikan anggaran hingga Rp250 juta per RT per tahun mendapat perhatian luas. Besarnya dana yang digelontorkan dinilai sebagai terobosan dalam mempercepat pemerataan pembangunan berbasis lingkungan. Namun DPRD Kaltim mengingatkan bahwa anggaran besar juga membawa risiko besar apabila tata kelola tidak berjalan sesuai aturan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyebut perhatian bupati terhadap pembangunan tingkat RT patut diapresiasi karena menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan nyata warga.
“Kalau Kutim ya termasuk bagus… karena diberikan apa ya fiskal yang cukup besar ya 250 dibanding di RT-RT lain seperti di Berau saja tidak sampai segitu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa niat baik tersebut harus dibarengi evaluasi berkala agar setiap rupiah memberikan dampak langsung.
“Artinya kalau disalahgunakan kan jadi enggak tempat sasaran… Tapi menurut kami itu kan memang harus ada apa ya ada evaluasi yang berkala gitu ya,” tegasnya.
Menurut Syarifatul, laporan administrasi saja tidak cukup untuk memastikan efektivitas anggaran. Output di lapangan dan kemanfaatannya bagi masyarakat harus menjadi indikator utama keberhasilan program.
Ia juga mendorong partisipasi warga sebagai pengawas sosial agar transparansi semakin kuat dan potensi penyimpangan dapat ditekan sedini mungkin.
Dengan tata kelola yang baik dan konsisten, program ini diyakininya mampu menjadi role model bagi daerah lain dalam memberdayakan lingkungan melalui kebijakan fiskal yang progresif.
