Sentralkaltim.id – DPRD Samarinda menunjukkan komitmennya dalam membela kepentingan masyarakat, khususnya para orang tua siswa yang mengeluhkan terkait harga seragam sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, menyebut isu dugaan monopoli dan ketidakwajaran harga seragam sekolah kerap dikeluhkan warga.
Isu ini mencuat setelah banyak laporan dari masyarakat yang merasa terbebani akibat kewajiban membeli seragam sekolah dengan harga yang dianggap tidak sesuai standar.
Menanggapi hal tersebut, Harminsyah melakukan langkah konkret dengan menggelar pertemuan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda.
Dalam pertemuan tersebut, ia mendorong adanya inventarisasi dan standarisasi harga seragam sekolah oleh Disdikbud.
Dirinya juga meminta Pemerintah Kota Samarinda segera menyusun regulasi harga seragam agar tidak terjadi praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat.
“Kami dari Komisi IV meminta pemerintah membuat regulasi yang tegas terkait seragam sekolah,” ujar Harminsyah.
Ia mengusulkan agar ditetapkan rentang harga resmi seragam sekolah, seperti seragam batik yang seharusnya dijual dalam kisaran Rp120 ribu hingga Rp170 ribu.
Jika ada harga di luar ketentuan tersebut, menurutnya, hal itu patut diduga sebagai pungutan liar (pungli).
Tak hanya itu, Harminsyah juga menyarankan agar Pemkot memberikan subsidi untuk pembelian seragam menjelang tahun ajaran baru, guna meringankan beban para orang tua, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Tidak semua orang tua murid itu mampu. Maka kita sebagai pemangku kebijakan harus memberikan keringanan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Langkah tegas dan responsif Harminsyah ini diharapkan dapat meredam keresahan warga dan menjamin proses belajar mengajar berjalan tanpa hambatan sosial atau ekonomi. (adv)
