Sentralkaltim.id – DPRD Samarinda mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kesejahteraan guru non ASN yang mengajar di sekolah-sekolah swasta.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi.
Ia menilai bahwa guru-guru swasta sering kali kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Mereka hanya bergantung pada yayasan sekolah yang terbatas kemampuannya.
Ismail Latisi menjelaskan bahwa meskipun ada bantuan dari program BOSDA dan BOSNAS yang dialokasikan untuk sekolah swasta, bantuan tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan guru.
Gaji guru yang rendah, terutama di sekolah swasta dengan jumlah siswa yang sedikit, menjadi masalah utama.
Disampaikannya, banyak sekolah swasta, SPP yang diterima sangat rendah, dan sering kali dana BOS digunakan untuk membayar honorarium guru.
Situasi ini menjadi semakin sulit ketika yayasan sekolah tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan gaji guru.
“Persoalan yang dihadapi bukan hanya soal operasional sekolah, tapi kesejahteraan guru swasta yang sangat bergantung pada kemampuan finansial yayasan,” ujar Ismail Latisi.
Ia menekankan bahwa kondisi ini mengakibatkan kesenjangan dalam mutu pendidikan, mengingat banyak sekolah swasta yang memiliki kualitas pendidikan yang baik namun kesulitan untuk mempertahankan pengajar yang berkualitas karena masalah gaji yang minim.
Sementara itu, sekolah negeri tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena tidak memungut biaya.
Ismail Latisi khawatir, jika kesejahteraan guru swasta tidak diperhatikan dengan serius, kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah negeri dan swasta akan semakin lebar.
Untuk itu, ia mengajak pemerintah untuk memperhatikan dengan lebih seksama sektor pendidikan swasta yang jumlahnya lebih banyak dari sekolah negeri.
Ismail mengapresiasi adanya insentif tambahan dari pemerintah, namun ia menegaskan bahwa konsistensi dalam pemberian bantuan tersebut perlu diperkuat.
Pemerintah juga diharapkan untuk memberikan perhatian lebih pada program jaminan sosial bagi guru non-ASN, seperti BPJS Kesehatan dan dukungan terhadap layanan kesehatan lainnya, agar mereka bisa bekerja dengan tenang dan fokus pada tugas mulia mereka.
“Guru adalah pahlawan yang mendidik generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan perlakuan yang layak, termasuk hak atas jaminan sosial dan kesejahteraan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka,” tambahnya.
Ismail Latisi juga mendorong agar ada sinergi antara pemerintah dan pihak yayasan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih layak bagi guru di sekolah-sekolah swasta.
Dalam hal ini, yayasan diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan guru mendapatkan hak-hak mereka, tanpa memandang status instansi tempat mereka mengajar.
“Jika guru-guru di sekolah swasta tidak diperhatikan, kualitas pendidikan di masa depan akan semakin menurun. Oleh karena itu, kita harus bergerak bersama untuk menciptakan perubahan,” pungkasnya. (adv)
