Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menyiapkan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperjelas pembagian tugas dan meningkatkan efektivitas birokrasi. Meski sejumlah dinas berpotensi dipisah maupun digabung, jumlah keseluruhan OPD dipastikan tidak mengalami penambahan.
Rencana tersebut menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembahasannya dilakukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda bersama sejumlah unsur pemerintah daerah.
Anggota Bapemperda DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menjelaskan bahwa perubahan yang dirancang lebih menitikberatkan pada penyesuaian nomenklatur serta pengaturan kembali tugas dan fungsi masing-masing organisasi. Sejumlah perangkat daerah dinilai perlu ditata agar pembagian urusan pemerintahan lebih tepat sasaran.
“Ada yang direncanakan dihapus dan ada yang dilebur,” kata Samri dalam pembahasan Raperda, Selasa (27/10/2026).
Salah satu opsi yang tengah dikaji menyangkut penggabungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB). Instansi tersebut dipertimbangkan untuk disatukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA). Selain itu, opsi penggabungan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga menjadi bahan pembahasan.
Perubahan lain menyasar pengelolaan sektor pariwisata dan kebudayaan. Urusan pariwisata yang selama ini berada dalam struktur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispora) direncanakan berdiri terpisah, kemudian digabungkan dengan urusan kebudayaan dalam satu organisasi perangkat daerah.
“Contoh Dinas Pariwisata dan Dispora, nah pariwisatanya dikeluarin, kemudian gabung dengan kebudayaan jadi satu dinas,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) nantinya direncanakan lebih berkonsentrasi pada penyelenggaraan urusan pendidikan. Sementara itu, pengelolaan kebudayaan akan dialihkan ke struktur dinas baru yang mengakomodasi sektor pariwisata.
Samri menegaskan, penataan tersebut bukan bertujuan memperluas birokrasi ataupun menambah jumlah instansi pemerintahan. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan organisasi yang sudah ada melalui penggabungan dan pemisahan sejumlah urusan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
“Jumlah OPD itu enggak berubah, tetap,” tegasnya.
Meski demikian, proses pembahasan Raperda masih membutuhkan penyempurnaan. Bapemperda masih menginventarisasi berbagai masukan dan catatan agar materi perubahan regulasi tersebut dapat diselaraskan dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemkot Samarinda.
Samri berharap pembahasan yang masih berlangsung dapat segera dituntaskan sehingga tidak berlarut-larut. Ia mendorong seluruh pihak terkait mempercepat penyelesaian materi regulasi agar bisa memasuki tahap finalisasi.
“Kalau bisa kita langsung finalisasi,” ujarnya.
Pembahasan Raperda tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Gabungan Lantai I Gedung DPRD Kota Samarinda. Pertemuan turut dihadiri anggota Bapemperda, perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
Ia berharap perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini. Dengan adanya landasan hukum yang diperbarui, penataan organisasi perangkat daerah di Samarinda diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih efektif, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.
