Sentralkaltim.id – SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup diukur dari tingginya tingkat serapan anggaran. Setiap program yang dibiayai pemerintah juga harus mampu memberikan manfaat nyata serta menghasilkan timbal balik yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan pola pengelolaan anggaran harus mulai berubah dari sekadar menghabiskan pagu menjadi menciptakan program yang produktif. Menurutnya, setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
Hal itu disampaikan Samri Shaputra usai agenda bersama mitra kerja Komisi I DPRD Samarinda. Ia mengibaratkan anggaran daerah sebagai modal yang seharusnya dapat berkembang, bukan habis digunakan tanpa menghasilkan manfaat.
“Ibaratnya begini, kita kasih modal kemudian modal itu bisa berkembang. Jadi bukan sekadar dikasih duit, dihabiskan, lalu minta lagi. Kalau begitu tidak berkembang. Harapan kita Samarinda ini bisa menuju daerah yang mandiri secara pendapatan, seperti daerah-daerah lain yang tidak lagi bergantung terhadap pemerintah pusat,” ujar Samri pada Senin (06/07/2026).
Menurutnya, kondisi fiskal yang saat ini dihadapi daerah harus menjadi pelajaran bagi seluruh OPD untuk lebih bijak menyusun program. Ia menilai setiap kegiatan yang dibiayai APBD seharusnya memiliki dampak yang terukur, termasuk membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Nah itu yang kita tekankan. Utamanya untuk 2027 dalam menyusun anggaran, membuat program-program yang kemudian bisa menghasilkan timbal balik. Bukan sekadar menghambur-hamburkan uang. Kalau menghambur-hamburkan uang siapa saja bisa. Tapi yang kita maksud, anggaran terserap 100 persen, dalam kegiatannya juga ada yang kembali, ada pendapatan di situ yang kemudian bisa meningkatkan pendapatan kita dan berpengaruh terhadap APBD,” katanya.
Samri menilai paradigma tersebut perlu diterapkan oleh seluruh perangkat daerah agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan sangat bergantung pada pengelolaan anggaran yang efektif. Karena itu, OPD harus mulai meninggalkan pola kerja yang hanya mengejar realisasi anggaran tanpa memperhatikan hasil yang diperoleh.
Melalui pengawasan terhadap penyusunan APBD 2027, Komisi I DPRD Samarinda berharap seluruh perangkat daerah mampu menghadirkan program-program yang lebih inovatif, produktif, dan berorientasi pada hasil. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, kemandirian fiskal daerah diyakini dapat terus diperkuat sehingga pembangunan Kota Samarinda dapat berjalan lebih berkelanjutan.
