Sentralkaltim.id, Samarinda — DPRD Kota Samarinda menyoroti pola kerja sama pengelolaan aset daerah yang dinilai belum memberikan keuntungan optimal bagi pemerintah kota.
Pasalnya, sejumlah aset yang dibangun menggunakan anggaran daerah disebut justru menghasilkan kontribusi yang minim bagi daerah dibanding keuntungan yang diperoleh pihak swasta.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, menilai skema pembagian hasil yang diterapkan saat ini perlu dievaluasi karena pendapatan yang diterima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak sebanding dengan nilai aset yang dikelola.
“Lahan itu milik pemerintah kota dan dibangun menggunakan APBD. Jadi harusnya daerah mendapat manfaat yang lebih besar,” ujarnya.
Ia menilai pola kerja sama yang berjalan saat ini lebih menguntungkan pihak ketiga dibanding pemerintah daerah sebagai pemilik aset.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama jika aset strategis kota tidak memberikan kontribusi maksimal dalam jangka panjang.
“Kami menilai pola bagi hasil ini perlu ditinjau ulang agar lebih adil bagi daerah,” tegasnya.
“Ke depan pembagian hasil harus lebih berimbang sehingga daerah juga mendapatkan manfaat yang layak,” katanya.
Selain itu, Pansus LKPJ berencana memanggil pihak manajemen terkait untuk meminta penjelasan mengenai dasar penentuan skema kerja sama tersebut.
“Jangan sampai aset strategis milik pemerintah kota justru lebih banyak menguntungkan pihak luar sementara kontribusinya bagi pembangunan daerah masih minim,” pungkasnya.(*)
