Sentralkaltim.id, Samarinda – Ketimpangan pengawasan ketenagakerjaan di Kalimantan Timur turut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kaltim. Menurut Agusri, jumlah pengawas sangat tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang beroperasi.
Kondisi ini disebutnya hampir mirip dengan persoalan pengawas madrasah yang juga jomplang dari sisi angka.
“Iya. Ini mirip seperti kondisi pengawas madrasah. Di ketenagakerjaan juga jomplang. Jumlah perusahaan dengan jumlah pengawas itu seperti langit dan bumi,” ujarnya.
Agusri mengungkap bahwa pengawas yang bertugas di lapangan hanya berjumlah puluhan untuk mengawasi ribuan perusahaan di seluruh Kalimantan.
“Di Kalimantan hanya ada 50 pengawas. Ini harus jadi perhatian serius Dinas Ketenagakerjaan dan Pemprov,” ungkapnya.
Ia menilai perlu dukungan anggaran dan pemanfaatan dana korporasi untuk meningkatkan fungsi pengawasan.
“Kalau soal pembiayaan, kita berharap dana-dana korporasi bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.
Agusri memastikan persoalan ini akan terus diperjuangkan karena menyangkut perlindungan hak tenaga kerja di Kaltim.
