Sentralkaltim.id, Samarinda – Tantangan demokrasi di Kalimantan Timur tidak hanya terkait kebijakan atau tata kelola pemerintahan, namun juga sejauh mana masyarakat memahami perannya sebagai warga negara. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, sebagai isu yang harus mendapat perhatian serius, terutama pada generasi muda.
Sapto menilai pembangunan demokrasi yang kuat menuntut keterlibatan seluruh masyarakat. Tidak cukup hanya mengandalkan kinerja pemerintah dan lembaga perwakilan, tetapi juga diperlukan kontribusi nyata dari publik dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.
“Tugas memelihara demokrasi bukan hanya dilakukan oleh DPRD, tapi melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebut rendahnya literasi politik menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi politik pemuda, padahal mereka memiliki posisi strategis dalam mempengaruhi arah kebijakan.
Lebih jauh, Sapto menekankan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai pondasi utama kehidupan berdemokrasi. Hak warga tidak dapat tuntas dipenuhi tanpa adanya kesadaran dan usaha dalam menjalankan kewajiban.
“Mahasiswa jangan lelah berikhtiar atau menjalankan kewajibannya, karena tanpa usaha, kesuksesan atau hak tidak dapat diraih,” ujarnya. Legislator dari Fraksi Golkar itu mengajak pemuda lebih berani menyampaikan kritik konstruktif dan aktif mengawal kebijakan.
Menurut Sapto, perubahan hanya bisa terjadi jika generasi muda terlibat langsung dalam proses publik — mulai dari diskusi, analisis kebijakan, hingga aksi nyata dalam program sosial dan politik. Hal itu akan membentuk karakter pemimpin masa depan yang memiliki kesadaran demokrasi yang matang.
“Kita berharap generasi muda memahami peran strategisnya dalam menjaga demokrasi melalui partisipasi publik yang kritis, aktif, dan bermakna,” pungkasnya.
