Sentralkaltim.id, Samarinda – Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai hampir Rp6 triliun sempat menimbulkan kekhawatiran publik, terutama terkait efektivitas penyampaian aspirasi dalam kegiatan reses DPRD Kaltim. Namun, DPRD memastikan pelaksanaan reses tidak akan terganggu kebijakan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana menyampaikan bahwa pelaksanaan reses tetap berjalan normal sesuai agenda resmi. “Tidak sebenarnya. Kalau untuk TKD sendiri tidak berpengaruh ya. Yang berdampak itu ke DPRD kan tidak terlalu berpengaruh,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemangkasan dana hanya menyentuh bidang yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, sehingga dampaknya lebih terasa pada program pemerintah daerah dibanding kegiatan kedewanan. “Berpengaruhnya sebenarnya ke masyarakat. Dari hasil yang berkurang lebih hampir, berapa? 6 T ya kita ya? Itu pasti berpengaruh dampaknya,” ucapnya.
Meski demikian, legislator tetap berkomitmen untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi warga dalam forum pengambilan keputusan anggaran.
Yenni menyebut pemerintah daerah telah menyiapkan strategi agar tekanan fiskal tidak terlalu membebani masyarakat, terutama sektor layanan prioritas publik.
“Tapi dengan kebijakan pemerintahan yang baru sudah dimasuk beserta teman-teman, saya yakin dengan kebijakan-kebijakan ini akan ada solusi yang baik untuk masyarakat,” ujar politisi PDIP tersebut.
Ia menilai optimalisasi belanja yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat menjadi tuntutan penting di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
DPRD juga berjanji memastikan setiap aspirasi tetap mendapatkan ruang pembahasan dalam kebijakan fiskal yang sedang disesuaikan.
