Sentralkaltim.id, Samarinda – Situasi fiskal Kalimantan Timur yang tengah tertekan tidak menjadi alasan untuk menurunkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di sejumlah daerah. Hal itu menjadi komitmen DPRD agar pembangunan tetap berjalan sesuai aspirasi hasil reses.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana menyampaikan bahwa dominasi aspirasi publik berada di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan karena langsung bersinggungan dengan kesejahteraan warga. “Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jalanan baik, jembatan…itu memang isinya,” kata Yenni.
Ia mengatakan seluruh aspirasi telah terserap merata dari 55 anggota DPRD yang melakukan reses tepat waktu. “Alhamdulillah sudah… jadi kita tutup akhir tahun. Siap,” tegasnya.
Keterbatasan anggaran mendorong DPRD memperketat prioritas program, memastikan pembangunan tidak berjalan serampangan atau hanya menjadi formalitas.
Dampak dari pemangkasan TKD menurutnya memang lebih terasa pada masyarakat, khususnya pada program pembangunan bernilai besar yang membutuhkan dukungan pembiayaan kuat. “Berpengaruhnya sebenarnya ke masyarakat,” ucapnya.
Meski demikian, ia tetap optimistis pemerintahan baru akan mampu merumuskan kebijakan efektif yang melindungi kepentingan publik, khususnya kelompok rentan.
Yenni memastikan sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi perhatian utama demi menjaga kualitas pelayanan publik.
DPRD bersama pemerintah berupaya menekan efek negatif dari penurunan fiskal agar masyarakat tidak menanggung beban besar dalam transisi kebijakan anggaran saat ini.
