Scroll untuk baca artikel
AdvertorialDPRD Samarinda

DPRD Samarinda Awasi Kompensasi Warga Terdampak Proyek Hotel JW Marriott

4
×

DPRD Samarinda Awasi Kompensasi Warga Terdampak Proyek Hotel JW Marriott

Share this article

Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda akan mengawal penyelesaian keluhan warga yang rumahnya diduga mengalami kerusakan akibat aktivitas pembangunan Hotel JW Marriott di Jalan KH Samanhudi, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang.

Pengawasan tersebut difokuskan pada realisasi komitmen pihak pengelola proyek yang sebelumnya menyatakan kesediaan memberikan kompensasi kepada warga terdampak. DPRD ingin memastikan janji tersebut benar-benar dipenuhi, bukan sekadar disampaikan dalam pertemuan.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pihaknya akan memantau tindak lanjut kesepakatan antara pengelola proyek dan masyarakat yang mengalami kerugian akibat aktivitas pembangunan.

“Kemarin pihak hotel sudah menyampaikan kesediaannya untuk memberikan kompensasi. Karena itu, yang akan kami awasi adalah apakah komitmen tersebut benar-benar direalisasikan atau tidak,” ujar Rohim.

Selain persoalan ganti rugi, DPRD Samarinda juga berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan hotel. Langkah tersebut bertujuan memastikan kegiatan proyek berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan aspek keselamatan maupun kepentingan masyarakat sekitar.

Dalam sidak tersebut, sejumlah hal akan menjadi perhatian, mulai dari kelengkapan perizinan pembangunan, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), hingga pemenuhan persyaratan teknis lainnya.

Menurut Rohim, kepatuhan terhadap seluruh ketentuan pembangunan merupakan kewajiban pengembang. Terlebih, aktivitas proyek berskala besar harus memperhatikan kondisi lingkungan dan dampaknya terhadap permukiman warga di sekitar lokasi.

Ia juga meminta masyarakat yang merasa dirugikan agar menyampaikan laporan apabila kompensasi yang telah dijanjikan belum diberikan. Informasi tersebut diperlukan DPRD sebagai dasar untuk menindaklanjuti persoalan dengan memanggil pihak pengelola proyek.

“Perlu ada laporan dari masyarakat atau kelompok warga untuk mengetahui apakah kompensasi yang sebelumnya dijanjikan sudah direalisasikan atau belum. Kalau tidak dipenuhi, pihak terkait akan kami panggil untuk menyelesaikan kewajibannya,” tegasnya.

Baca juga :  Pemadaman Listrik Samarinda Belum Berakhir, DPRD Pertanyakan Realisasi Target PLN

Rohim menegaskan DPRD tidak akan membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut apabila pengembang tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap keluhan masyarakat.

Bahkan, DPRD membuka kemungkinan meminta penghentian sementara aktivitas pembangunan apabila pihak pengelola tetap tidak memenuhi kewajibannya, khususnya terkait penyelesaian kompensasi bagi warga terdampak.

“Kalau masih tidak mau membayar, kegiatan pembangunannya bisa kita minta untuk dihentikan,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *