Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Pemerataan penerangan jalan umum (LPJU) di Kota Samarinda menjadi perhatian serius DPRD. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda didorong mempercepat revitalisasi sekitar 800 hingga 1.000 titik lampu jalan yang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi optimal melalui program Samarinda Terang pada tahun anggaran 2027.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. Ia menilai persoalan penerangan jalan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, terutama di kawasan perbatasan serta sejumlah ruas jalan utama di pusat kota.
Deni menyoroti perbedaan kondisi penerangan jalan ketika masyarakat melintasi perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menuju Samarinda. Menurutnya, kawasan Kukar terlihat terang, sementara sejumlah wilayah yang memasuki administrasi Samarinda justru masih minim penerangan.
“Kalau kita lihat dari arah Tenggarong (ibu kota Kukar), ketika masuk wilayah perbatasan Kukar kondisinya terang benderang sampai ujung. Namun, begitu masuk wilayah kita (Samarinda), kondisinya kembali gelap gulita,” ujar Deni di Samarinda, Minggu.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya ditemukan di kawasan pinggiran. Sejumlah jalan protokol yang menjadi jalur utama aktivitas masyarakat juga masih membutuhkan pembenahan fasilitas penerangan.
Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian di antaranya Jalan Pahlawan, Jalan dr. Soetomo, Jalan S. Parman, Jalan Slamet Riyadi, serta Jalan Pangeran Antasari. Kondisi penerangan di kawasan tersebut dinilai perlu segera ditingkatkan untuk menunjang keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
Dari hasil perhitungan Komisi III DPRD Samarinda, kebutuhan penanganan diperkirakan mencapai 800 hingga 1.000 titik LPJU. Untuk merealisasikan perbaikan tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar.
Deni meminta Pemkot Samarinda memasukkan kebutuhan revitalisasi LPJU ke dalam prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Menurutnya, penyediaan penerangan jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak semestinya terus tertunda karena menunggu proses kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Ia berpandangan, perbaikan dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Namun, pemerintah harus memiliki perencanaan yang jelas agar penanganan tidak hanya terpusat pada titik-titik tertentu.
Di sisi lain, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda sebelumnya mengungkapkan bahwa kerusakan penerangan jalan turut dipengaruhi maraknya pencurian kabel jaringan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah lampu di ruas jalan utama tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan anggaran Rp14 miliar untuk penataan dan peremajaan lampu maupun tiang LPJU yang sudah berusia tua. Sejumlah ruas yang menjadi sasaran penanganan di antaranya Jalan Pahlawan dan Jalan Pangeran Antasari.
Dishub juga mengembangkan sistem pengaduan digital melalui Sistem Informasi Sinergitas Terang Samarinda (Sisters). Masyarakat dapat melaporkan kerusakan lampu jalan dengan memindai kode QR yang terpasang pada tiang LPJU sehingga laporan dapat diteruskan untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dishub setempat sepanjang 2026 menggencarkan pemasangan sekitar 4.000 titik LPJU baru. Pemasangan tersebut menjangkau kawasan permukiman hingga jalur penghubung antarkecamatan.
Melihat kondisi tersebut, Deni meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Samarinda menyusun peta jalan revitalisasi LPJU secara menyeluruh. Penanganan harus mencakup kawasan pusat kota hingga wilayah perbatasan, sekaligus dibarengi pengawasan untuk mencegah pencurian kabel jaringan.
“Kami ingin ada percepatan untuk kegiatan LPJU ini agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terus tertunda. Yang terpenting ada progres nyata yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” kata Deni.















