Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Aktivitas kendaraan bertonase besar yang melintasi jalan lingkungan warga di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, menuju Pelabuhan Peti Kemas Palaran mendapat sorotan DPRD Samarinda. Pemerintah kota diminta segera menertibkan jalur operasional angkutan berat agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat maupun merusak infrastruktur permukiman.
Anggota DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan kendaraan logistik seharusnya menggunakan akses khusus menuju pelabuhan yang telah tersedia melalui jalan poros Palaran, bukan memanfaatkan jalan lingkungan untuk memangkas jarak perjalanan.
“Padahal akses khusus menuju pelabuhan telah tersedia, bisa lewat jalan poros Palaran,” kata Anhar di Samarinda, Minggu.
Menurutnya, jalan lingkungan di kawasan permukiman tidak dirancang untuk menampung intensitas kendaraan berat dengan muatan besar. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, kualitas infrastruktur jalan dikhawatirkan semakin menurun dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat.
Anhar menilai penanganan persoalan tersebut tidak cukup dilakukan melalui teguran kepada sopir kendaraan di lapangan. Pemerintah perlu mengambil langkah lebih menyeluruh dengan mengevaluasi pola operasional perusahaan yang terlibat dalam aktivitas pengangkutan barang menuju pelabuhan.
Ia juga mendorong Komisi III DPRD Samarinda memanggil pihak perusahaan dan instansi teknis terkait untuk membahas persoalan tersebut. Pertemuan diperlukan guna mencari solusi konkret, termasuk memastikan seluruh kendaraan logistik mematuhi jalur yang telah ditetapkan.
Selain Komisi III, Anhar menilai Komisi II DPRD Samarinda perlu dilibatkan dalam pembahasan. Sebab, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut infrastruktur jalan, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas usaha, distribusi logistik, serta tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar.
Sorotan juga diarahkan kepada PT Samudera Indonesia selaku pengelola pelabuhan. Anhar menilai kontribusi perusahaan terhadap masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan perlu menjadi perhatian dan dievaluasi agar sebanding dengan dampak kegiatan operasional yang ditimbulkan.
“Kalau dilihat lagi, PT Samudera Indonesia sebagai pengelola pelabuhan kontribusinya ke desa juga tidak seberapa,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pemerintah melakukan peninjauan terhadap perjanjian kerja sama dengan PT Samudera Indonesia menggunakan skema bangun guna serah atau Build Operate Transfer (BOT).
Menurutnya, evaluasi perjanjian tersebut penting untuk memastikan kerja sama pengelolaan pelabuhan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Aktivitas ekonomi dan kelancaran distribusi barang, kata dia, tidak boleh mengesampingkan keselamatan serta kenyamanan warga yang tinggal di sekitar kawasan pelabuhan.
Anhar berharap pemerintah kota bersama pengelola pelabuhan segera mengambil tindakan sebelum keresahan masyarakat berkembang menjadi aksi protes. Lalu-lalang kendaraan bertonase besar di jalan permukiman dinilai berpotensi semakin mengganggu aktivitas sehari-hari warga apabila tidak segera ditangani.
“PT Samudera Indonesia itu harus paham juga, alur jalan menuju pelabuhan sudah ada, jangan lagi dilanggar,” kata Anhar.















