Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Samarinda membuat usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas belum menjadi prioritas pembahasan legislasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan kondisi anggaran daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah rancangan peraturan daerah yang dapat diusulkan dan dibahas.
Ia menjelaskan, setiap komisi pada dasarnya memiliki ruang untuk mengusulkan lebih dari satu Raperda. Namun, kondisi keuangan daerah yang terbatas membuat prioritas legislasi harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Persoalannya berkaitan dengan anggaran. Kemampuan fiskal kita terbatas, terlebih masih ada kewajiban yang harus diselesaikan. Karena itu, kami harus menentukan mana yang menjadi prioritas untuk dibahas terlebih dahulu,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Sri mengungkapkan, Raperda tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebenarnya merupakan usulan dari mitra kerja Komisi IV, yakni DP2KB Samarinda.
Regulasi tersebut diharapkan dapat menghidupkan kembali program Kampung Keluarga Berkualitas yang selama ini dinilai belum berjalan optimal.
Menurutnya, Samarinda memiliki sekitar 59 Kampung Keluarga Berencana (KB). Namun, sebagian program di dalamnya dinilai belum berkembang sebagaimana yang diharapkan, bahkan terdapat kampung yang aktivitasnya cenderung tidak berjalan.
“Selama ini kita memiliki 59 Kampung KB, tetapi perkembangannya belum optimal. Bahkan, ada yang bisa dikatakan mati suri. Melalui regulasi ini sebenarnya kita ingin menghidupkan kembali fungsi kampung tersebut,” jelasnya.
Sri menerangkan, konsep Kampung Keluarga Berkualitas tidak hanya berfokus pada program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Lebih dari itu, kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat penguatan berbagai fungsi keluarga.
Seluruh OPD nantinya diharapkan dapat berkontribusi melalui program masing-masing, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga penanganan persoalan sosial.
Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab DP2KB maupun pemerintah daerah. Seluruh elemen masyarakat perlu terlibat dalam membangun lingkungan keluarga yang sehat dan sejahtera.
Sri berharap gagasan tersebut tetap dapat menjadi perhatian pemerintah dan DPRD agar persoalan sosial di Samarinda dapat ditangani melalui pendekatan pembangunan berbasis keluarga dan lingkungan masyarakat.















