Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Persiapan menghadapi musim hujan perlu dilakukan sejak dini agar persoalan banjir dan genangan air di Kota Samarinda tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mempercepat penanganan titik-titik rawan genangan.
Menurut Deni, kondisi musim kemarau yang berlangsung saat ini seharusnya dimanfaatkan untuk mengevaluasi sekaligus membenahi infrastruktur pengendalian banjir. Langkah tersebut penting agar pemerintah tidak terlambat melakukan penanganan ketika intensitas hujan mulai meningkat.
“Saya meminta dinas terkait maupun OPD yang terintegrasi untuk mempersiapkan penanganan banjir. Jangan sampai ketika musim hujan tiba, kita belum siap. Saat ini kita menghadapi kondisi kemarau, sehingga waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk mengantisipasi persoalan banjir.” ujar Deni pada Kamis (15/10/2026),
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang perlu menjadi perhatian adalah mengidentifikasi ruas jalan dan kawasan yang kerap mengalami genangan. Pemerintah perlu mengetahui penyebab air menggenang, termasuk kemungkinan saluran drainase yang belum memadai atau membutuhkan perbaikan.
Menurutnya, genangan air tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berpotensi mempercepat kerusakan jalan. Kondisi tersebut dapat semakin parah apabila ruas jalan yang tergenang kerap dilalui kendaraan berat dengan beban yang tidak sesuai kapasitas jalan.
Karena itu, Deni mendorong penanganan dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing lokasi. Titik-titik yang berulang kali mengalami genangan perlu menjadi prioritas agar dampaknya dapat dikurangi sebelum musim penghujan tiba.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi diperlukan karena sejumlah ruas jalan dan infrastruktur berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, sehingga penanganannya tidak dapat diputuskan sepihak oleh pemerintah kota.
Deni menilai, pembenahan drainase harus berjalan seiring dengan normalisasi saluran air. Pembangunan saluran baru saja tidak cukup apabila tidak disertai perencanaan mengenai arah aliran dan lokasi pembuangan air.
Ia berharap pemerintah dapat menyusun perencanaan yang terintegrasi sehingga setiap pembangunan drainase memiliki fungsi yang jelas dalam sistem pengendalian banjir kota. Dengan begitu, upaya penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri dan hasilnya bisa lebih optimal.
Selain pembenahan saluran, pembangunan kolam retensi dan infrastruktur pengendali banjir lainnya juga dinilai perlu terus dievaluasi. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi volume air yang menggenangi kawasan permukiman maupun jalan saat hujan turun.
Deni menyadari banjir di Samarinda tidak mudah dihilangkan sepenuhnya. Namun, menurutnya, pemerintah tetap dapat melakukan berbagai langkah untuk menekan debit dan mengurangi dampak genangan agar masyarakat tidak terus mengalami gangguan ketika hujan datang.
Melalui persiapan sejak musim kemarau, DPRD berharap pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki infrastruktur, memetakan titik rawan, dan memperkuat koordinasi antarlembaga. Dengan penanganan yang terencana, risiko banjir di Samarinda diharapkan dapat ditekan dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lebih lancar saat musim hujan tiba.
