Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendorong pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite diperketat. Salah satu hal yang menjadi sorotan ialah penerapan sistem barcode yang seharusnya membantu mengendalikan pembelian BBM agar tepat sasaran.
Menurut Deni, persoalan antrean Pertalite di sejumlah SPBU tidak cukup diselesaikan hanya dengan membahas kuota. Pengawasan terhadap kendaraan yang mengisi BBM juga perlu diperhatikan agar penyalurannya sesuai ketentuan.
“Persoalannya bukan hanya kuota, tetapi juga pengawasan. Sistem barcode sudah ada, sehingga harus benar-benar berfungsi untuk mengendalikan pembelian BBM bersubsidi,” ujarnya, Kamis (8/10/2026).
Ia menilai, apabila sistem pengawasan berjalan efektif, pembelian berulang yang tidak sesuai aturan semestinya dapat terdeteksi. Karena itu, pelaksanaan sistem barcode perlu dievaluasi, termasuk bagaimana penerapannya di lapangan.
Deni juga menyoroti informasi mengenai sekitar 1.000 kendaraan yang disebut terdeteksi mengisi Pertalite berulang kali dalam sehari di Samarinda. Informasi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama untuk menelusuri kemungkinan adanya celah dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
“Kalau kendaraan bisa mengisi berkali-kali dalam satu hari, ini yang perlu kita lihat bersama. Pengawasannya harus diperkuat supaya BBM bersubsidi tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Deni menyebut DPRD dapat meminta penjelasan dari pihak terkait, mulai dari Pertamina wilayah Kalimantan Timur, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), hingga pengelola SPBU.
Menurutnya, koordinasi antarpihak diperlukan untuk memastikan mekanisme pembelian, penerapan barcode, dan pengawasan penyaluran Pertalite berjalan sesuai aturan. Penjelasan tersebut juga penting untuk mengetahui apakah kendala terjadi pada sistem, pelaksanaan di SPBU, atau aspek pengawasan lainnya.
Deni berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga BBM diterima masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, Pertalite bersubsidi diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat yang berhak dan antrean di SPBU bisa ditangani dengan lebih baik.
Ia menegaskan, penataan distribusi BBM bersubsidi harus menjadi perhatian bersama agar kebijakan subsidi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru membuka peluang penyalahgunaan.
