Sentralkaltim.id – Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, mendorong agar anggaran dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk sektor penyediaan air bersih dapat segera direalisasikan. Menurutnya, percepatan pelaksanaan program tersebut penting agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap layanan air minum yang layak.
Joha mengatakan, kebutuhan masyarakat terhadap jaringan air bersih terus meningkat, terutama di kawasan yang hingga kini belum terlayani secara optimal. Karena itu, setiap dukungan anggaran yang telah tersedia harus segera dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran yang berkaitan dengan pengembangan jaringan air bersih di sejumlah wilayah. Program tersebut diharapkan dapat menjangkau kawasan yang selama ini masih mengalami keterbatasan layanan.
“Kalau saya tidak salah, sudah ada penyampaian mengenai anggaran dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan pengembangan jaringan air bersih di wilayah tersebut,” ujar Joha Fajal, Rabu (1/6/2026).
Menurut Joha, keberadaan anggaran tersebut harus diikuti dengan langkah nyata di lapangan. Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah, Perumdam Tirta Kencana Samarinda, dan pemerintah pusat menjadi faktor penting agar proses pembangunan tidak mengalami keterlambatan.
“Yang paling penting sekarang bagaimana anggaran itu bisa segera direalisasikan sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu layanan air bersih,” katanya.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan jaringan air bersih akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini masih mengandalkan sumber air alternatif atau mengambil air dari sambungan milik tetangga. Dengan bertambahnya cakupan layanan, kualitas hidup masyarakat diharapkan ikut meningkat.
Joha berharap seluruh pihak terkait dapat mengawal pelaksanaan program tersebut hingga tuntas. Menurutnya, akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara merata, sehingga pembangunan jaringan perpipaan perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah.
