Sentralkaltim.id, Samarinda – Di tengah pemangkasan Dana Bagi Hasil yang mencapai lebih dari 70 persen, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa gubernur telah melakukan berbagai langkah strategis melalui wadah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Menurutnya, posisi Gubernur Kaltim sebagai Ketua APPSI memberi ruang lebih besar dalam menyuarakan keberatan terkait pemotongan yang dianggap terlalu dalam bagi daerah penghasil seperti Kaltim.
“Makanya Pak Gubernur Kaltim ini menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Dalam rangka itu juga saya kira upayanya agar melalui asosiasi DBH semua daerah, terutama Kaltim, jangan terlalu banyak dipotongnya,” ungkap Hasanuddin.
Namun ia tidak menampik bahwa perjuangan tersebut belum berbuah hasil signifikan. Pemangkasan tetap besar dan masih membebani anggaran daerah.
“Tapi kenyataannya tetap banyak kok dan hingaa saat ini belum berdampak,” katanya.
Upaya advokasi ini dinilai tetap penting karena memberi sinyal bahwa daerah penghasil harus mendapat perlakuan lebih adil. Hasanuddin menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus melakukan pendekatan politik maupun administratif.
Ia juga menyebutkan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam forum nasional.
Meski hasil belum memuaskan, ia menegaskan bahwa kerja advokasi akan terus dilakukan agar beban fiskal daerah dapat diminimalkan.
