Sentralkaltim.id, Samarinda – Seleksi akhir komisioner Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Kalimantan Timur kembali berada di bawah sorotan tajam. Kritik keras kali ini datang dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, yang memandang proses seleksi berlangsung amburadul, tidak transparan, dan jauh dari standar profesional lembaga publik.
Sebagai institusi strategis yang mengawasi kualitas penyiaran di daerah, KPID seharusnya menjalankan proses rekrutmen yang terbuka dan akuntabel. Namun, menurut Yenni, mekanisme seleksi justru sarat dengan kejanggalan. Ia menilai tahapan fit and proper test dilaksanakan secara sepihak, tanpa koordinasi memadai dengan pihak-pihak yang berwenang di DPRD, sehingga mencederai integritas lembaga legislatif.
“Biar bagaimanapun ini tidak bisa dibenarkan, karena fit and proper test tanpa koordinasi yang baik dengan ketua Komisi I maupun dengan saya sebagai unsur pimpinan,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Tak sekadar menyampaikan kritik, Yenni menegaskan perlunya peninjauan ulang terhadap pengumuman hasil seleksi. Ia menyoroti adanya pola kerja yang tidak sehat di internal panitia seleksi, mulai dari minimnya keterbukaan hingga adanya kesan pengaburan proses yang semestinya transparan.
“Jangan main kucing-kucingan lah, kita harus profesional, ya kita harus menolak hasil pengumuman itu, itu tidak fair,” tegasnya.
Yenni juga memandang bahwa persoalan ini bukan sekadar soal teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap komunikasi formal dan etika kelembagaan. Menurutnya, tindakan sepihak tersebut merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap partai dan posisi pimpinan DPRD, sehingga mencerminkan buruknya manajemen internal yang perlu segera dibenahi.
“Ini sama saja tidak menghargai PKB sebagai salah satu fraksi besar dan unsur pimpinan,” tambahnya.
Situasi ini semakin memprihatinkan karena publik menaruh ekspektasi tinggi terhadap seleksi komisioner KPID periode 2025–2028, agar melahirkan pengawas penyiaran yang independen dan kredibel. Namun, pengumuman hasil seleksi bernomor 03/UKK-KPID-KALTIM/X/2025 justru menambah panjang daftar persoalan transparansi yang selama ini dikritik.
Kritik dari Yenni Eviliana menjadi peringatan keras bahwa tata kelola seleksi pejabat publik yang tidak profesional dapat merusak kepercayaan masyarakat, sekaligus mencoreng kredibilitas DPRD sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam proses uji kelayakan dan kepatutan. Jika kondisi ini dibiarkan, preseden buruk dapat terbentuk untuk seleksi pejabat publik di masa mendatang.
