Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, M Adriansyah, memastikan aspirasi warga terkait perbaikan infrastruktur jalan akan terus diperjuangkan. Ia menyebut proses realisasi program harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perencanaan dan kemampuan anggaran.
Dalam pertemuan bersama warga, Adriansyah juga melibatkan konsultan dan kontraktor untuk melihat langsung persoalan teknis di lapangan. Menurutnya, pengecekan tersebut diperlukan agar usulan perbaikan dapat dibuat berdasarkan kondisi nyata dan memiliki perencanaan yang jelas.
“Saya minta konsultan atau kontraktornya kalau ada kesempatan bersama RT dicek, minta tolong dibuat perencanaannya sekaligus videonya. Nanti kita segera komunikasikan dengan PUPR atau Perkim,” kata Adriansyah.
Ia mengakui, persoalan teknis pembangunan bukan menjadi bidang keahliannya. Karena itu, dirinya memilih melibatkan pihak yang memahami aspek teknis agar penyelesaian yang dilakukan tidak sekadar memenuhi keinginan warga, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan persoalan di lapangan.
Adriansyah juga menyinggung adanya kendala dalam proses penganggaran program aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir). Menurutnya, perubahan nilai anggaran dan persoalan administrasi sempat membuat sejumlah rencana pembangunan harus disesuaikan.
“Kemarin itu kita kelebihan satu judul. Pokir kita yang kita anggarkan Rp200 juta dinaikkan menjadi Rp400 juta, yang tadinya kita anggarkan Rp300 juta turun menjadi Rp200 juta. Jadi kebingungan karena berubah-ubah terus,” ujarnya.
Meski demikian, Adriansyah memastikan sejumlah usulan untuk pembangunan infrastruktur tetap diupayakan. Ia menyebut terdapat lima lokasi atau paket yang telah masuk dalam usulan untuk dilaksanakan pada 2027.
“Insya Allah 2027, proposal Bapak sudah masuk juga. Kalau tidak salah ada lima lokasi, lima paket. Insya Allah tahun depan kita operasikan ke sana lagi,” jelasnya.
Ia berharap proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan lebih baik sehingga aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui lingkungan RT bisa direalisasikan secara bertahap.
Menurut Adriansyah, keterbatasan anggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah membuat program pembangunan berbasis aspirasi masyarakat perlu diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia. Karena itu, ia meminta warga tetap menyampaikan kebutuhan prioritas melalui RT agar dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan.
“Kalau kita mau proyek-proyek ini melalui anggaran OPD, itu berat. Kalau tidak dari pokir anggota dewan, berat. Saya yakin itu ke warga-warga,” pungkasnya.
