Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda akan mengkaji potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan target pendapatan daerah disusun berdasarkan potensi riil yang dimiliki Kota Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan proyeksi pendapatan yang tercantum dalam draf KUA-PPAS masih akan ditelaah secara mendalam. Menurutnya, Banggar ingin memastikan pemerintah daerah telah memaksimalkan seluruh sumber pendapatan sebelum menetapkan target APBD tahun depan.
Ia menjelaskan, pembahasan tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga menilai apakah target PAD yang diajukan masih dapat ditingkatkan melalui strategi yang lebih optimal tanpa membebani masyarakat.
“Kami juga akan memeriksa apakah kemampuan daerah untuk mendapatkan pendapatan asli daerah memang hanya sebesar yang diproyeksikan atau masih bisa ditingkatkan dengan strategi-strategi tertentu. Itu yang sedang kami diskusikan di Banggar,” ujar Abdul Rohim, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, optimalisasi PAD menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kapasitas fiskal daerah, terutama di tengah tantangan keuangan yang diperkirakan masih dihadapi pada 2027. Dengan pendapatan yang lebih optimal, ruang fiskal pemerintah akan semakin besar untuk membiayai berbagai program prioritas pembangunan.
Hasil kajian Banggar nantinya akan menjadi bahan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada agenda klarifikasi KUA-PPAS yang dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus. Dalam forum tersebut, DPRD akan meminta penjelasan terhadap berbagai asumsi pendapatan yang digunakan pemerintah sebelum dokumen KUA-PPAS disepakati.
Abdul Rohim berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan target PAD yang lebih realistis sekaligus mendorong peningkatan kemandirian fiskal Kota Samarinda. Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
