Sentralkaltim.id, Samarinda – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian menjelang tahun ajaran baru. Berbagai kendala yang kerap muncul setiap tahun dinilai menunjukkan bahwa sistem penerimaan siswa masih membutuhkan pembenahan secara menyeluruh.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai persoalan PPDB bukanlah masalah yang mudah diselesaikan. Menurutnya, terdapat banyak aspek yang harus dibenahi agar proses penerimaan peserta didik dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Ia mengaku tidak ingin memberikan kritik secara berlebihan terhadap penyelenggaraan PPDB. Namun, dirinya mengakui bahwa berbagai persoalan yang muncul setiap tahun menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menciptakan sistem yang lebih baik.
“Saya tidak mau mengkritik. Tapi memang persoalan ini sangat sulit. Setiap tahun selalu ada berbagai aspek yang harus dibenahi. Saya melihat wali kota bersama seluruh jajarannya sudah berusaha melakukan pembenahan,” ujar Anhar saat diwawancarai.
Menurutnya, Pemerintah Kota Samarinda telah mengambil sejumlah langkah antisipatif untuk meminimalkan potensi permasalahan dalam proses PPDB. Berbagai upaya tersebut patut diapresiasi karena persoalan penerimaan siswa baru selalu menjadi isu yang sensitif dan mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Anhar juga mengingatkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya telah dibentuk tim pemantau yang melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur legislatif, guna memastikan proses PPDB berjalan sesuai aturan dan terhindar dari penyimpangan. Meski demikian, berbagai kendala di lapangan masih kerap ditemukan.
“Dulu bahkan dibentuk tim pemantau yang melibatkan DPR dan pihak terkait agar tidak terjadi penyimpangan. Tetapi kenyataannya masih ada banyak kendala lain. Memang tidak mudah menyelesaikan persoalan seperti ini,” katanya.
Meski demikian, Anhar optimistis pembenahan sistem PPDB dapat terus dilakukan melalui evaluasi yang berkelanjutan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan sistem penerimaan peserta didik yang semakin baik, adil, dan memberikan kepastian bagi masyarakat Kota Samarinda. Pungkasnya (*)
