Sentralkaltim.id, Samarinda – Anggota DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar memprioritaskan pengadaan transportasi umum bagi pelajar, khususnya bus sekolah. Hal tersebut disampaikannya menyikapi banyaknya pertanyaan masyarakat terkait larangan pelajar menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah.
Menurut Deni, kebutuhan transportasi publik bagi pelajar sudah menjadi hal yang mendesak. Ia menyebut banyak masyarakat, khususnya warganet, mempertanyakan solusi pemerintah apabila pelajar dibatasi menggunakan kendaraan pribadi namun belum tersedia angkutan umum yang memadai.
“Itu kan banyak yang bilang kalau pelajar itu tidak boleh naik kendaraan. Terus banyak netizen yang nanya, bagaimana transportasi ini bakal terjadi? Ini bagus nih,” ujarnya saat diwawancarai pada, rabu 13 Mei 2026.
Deni mengungkapkan, berdasarkan komunikasi terakhir dengan BUMD, Samarinda dinilai sudah seharusnya memiliki model transportasi massal yang terintegrasi. Transportasi tersebut meliputi bus utama maupun feeder yang dapat menjangkau kawasan permukiman dan ruas jalan kecil di kota.
Ia menilai keberadaan feeder penting untuk mendukung konektivitas transportasi utama. Pasalnya, masih banyak wilayah di Samarinda yang tidak dapat dilalui bus berukuran besar sehingga membutuhkan kendaraan penghubung dengan kapasitas lebih kecil.
Selain itu, Deni mengatakan dirinya telah menyampaikan langsung kepada Dinas Perhubungan agar program bus sekolah menjadi prioritas utama dalam pengembangan transportasi publik. Menurutnya, layanan tersebut akan sangat membantu mobilitas pelajar sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas.
“Prioritas adalah bus anak sekolah. Itu yang utama. Kalau bus ini didulukan, kemarin juga disampaikan bahwa pemerintah kota sudah mempersiapkan skema dan mekanismenya,” katanya.
Terkait pengadaan armada, Deni menilai pemerintah tidak harus membeli kendaraan secara langsung. Ia menyebut skema Buy The Service (BTS) dapat menjadi alternatif yang lebih fleksibel dan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Menurutnya, program transportasi publik tersebut dapat dimulai secara bertahap dengan membuka satu hingga beberapa trayek terlebih dahulu. DPRD Samarinda, lanjut Deni, siap memberikan dukungan selama skema yang disusun pemerintah kota sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia. Pungkasnya (*)
