SENTRALKALTIM.ID, Samarinda – Polemik pembangunan Bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim) akhir-akhir kembali menjadi topik pembahasan diruang publik.
Sorotan terutama tertuju pada alokasi anggaran Rp43 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, yang belakangan ini dipersepsikan sebagai faktor penentu utama terbangun nya bandara di wilayah perbatasan tersebut.
Namun, narasi itu dinilai menyederhanakan fakta serta mengaburkan proses panjang pembangunan yang telah berlangsung hampir satu dekade.
Pemerhati media sosial, Irwan Fecho, menyebutkan anggapan bahwa Bandara Ujoh Bilang lahir semata karena sokongan anggaran Pemprov Kaltim sebagai kesimpulan yang keliru dan menyesatkan.
Menurutnya, proyek bandara tersebut bukan inisiatif mendadak, melainkan hasil perencanaan jangka panjang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahalu.
“Belakangan muncul narasi seolah-olah bandara ini dibangun hanya karena ada anggaran Rp43 miliar dari Pemprov Kaltim. Faktanya padahal, Bandara Ujoh Bilang itu telah direncanakan sejak lama oleh para pemimpin di Mahalu,” ujar Irwan melalui akun Instagram pribadinya, pada Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan, perencanaan bandara telah dimulai sejak 2017, diantaranya ialah pengurusan izin penetapan lokasi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Kata Irwan, proses perizinan tersebut baru rampung pada akhir 2022 atau awal 2023.
Setelahnya, pembangunan fisik dilakukan secara bertahap, mulai dari pembebasan lahan, pengupasan tanah, hingga pembangunan landasan pacu dan terminal.
Irwan juga bilang bahwa seluruh tahapan awal tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahulu, dengan total anggaran mencapai sekitar Rp200 miliar.
Pembiayaan itu juga berlangsung lintas periode kepemimpinan, baik pada masa bupati sebelumnya maupun bupati yang saat ini menjabat.
“Dukungan Rp 43 miliar dari Pemprov Kaltim tentu penting, tetapi itu adalah dukungan tambahan, bukan pondasi utama pembangunan Bandara Ujoh Bilang,” tegasnya.
Mantan anggota DPR RI dapil Kaltim itu juga menilai, persoalan kemudiam timbul ketika kunjungan pejabat dan pemberitaan publik, yang terkesan seolah proyek bandara sepenuhnya digerakkan oleh intervensi Pemprov Kaltim.
Persepsi tersebut, menurut dia, berimplikasi pada munculnya kritik berlebihan bahkan perundungan terhadap Bupati Mahulu di ruang publik dan media sosial.
“Bupati dianggap lamban dan tidak bekerja. Padahal pekerjaan paling berat, paling sunyi, paling mahal, serta penuh risiko politik dan hukum justru sudah dilakukan sejak lama oleh Pemkab Mahulu,” ujarnya.
Ia bahkan secara tegas mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah terpencil seperti Mahalu, merupakan proses estafet yang melibatkan banyak aktor dan lintas pemerintahan.
Sehingga ada fase perintisan, keberlanjutan, hingga dukungan. Namun, kontribusi pada fase awal kerap terhapus oleh narasi yang lebih menonjolkan aktor terakhir yang tampil di ruang publik.
Menutup pernyataan nya dalam unggahannya tersebut, ia berharap agar pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat dapat menempatkan pembangunan Bandara Ujoh Bilang sebagai kerja kolektif, bukan ajang klaim politik.
Serta menjadikan publik untuk mendapatkan informasi yang utuh dan proporsional.
“Keadilan dalam pembangunan bukan soal siapa yang paling sering muncul di kamera, tetapi siapa yang benar-benar bekerja sejak awal,” pungkasnya.
