Sentralkaltim.id, Samarinda – Kebutuhan dasar warga Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan utama dalam laporan hasil reses anggota DPRD Kaltim masa sidang III tahun 2025. Kendati pembangunan terus berjalan, berbagai persoalan infrastruktur dan pelaksanaan Program Gratispol disebut masih jauh dari harapan masyarakat.
Laporan tersebut dipaparkan pada Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung B dan dihadiri 28 legislator. Dalam reses yang digelar pada 24–31 Oktober itu, anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan.
Anggota Fraksi Golkar, Sayid Muziburrachman, menjelaskan bahwa persoalan infrastruktur tetap mendominasi keluhan publik. Pembangunan dianggap belum merata dan masih menyisakan banyak titik bermasalah.
“Semenisasi di beberapa ruas jalan lingkungan pemukiman dan akses menuju jalan utama, pembuatan dan perbaikan drainase, normalisasi sungai, penurapan jalan-jalan yang rawan longsor, dan pembuatan gorong-gorong untuk mengatasi persoalan banjir,” papar Sayid.
Keluhan atas buruknya layanan air bersih juga mencuat di berbagai wilayah seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Penajam Paser Utara. Warga menyebut distribusi air belum menjangkau semua kawasan, sementara kualitas air masih keruh di sejumlah titik.
Akses internet tak luput dari perhatian—khususnya masyarakat daerah terpencil yang masih tertinggal dalam pelayanan komunikasi. Kondisi ini dinilai menghambat kegiatan ekonomi hingga layanan pendidikan yang kini banyak bergantung pada teknologi digital.
Selain infrastruktur, pelaksanaan Program Gratispol (pendidikan gratis) juga banyak dipertanyakan. Persoalan teknis, seperti prosedur penyaluran bantuan dan ketepatan sasaran, menjadi catatan penting yang dibawa anggota dewan ke meja pembahasan.
Dengan rampungnya laporan reses ini, DPRD Kaltim menegaskan akan mendorong pemerintah provinsi mempercepat pemerataan pembangunan agar kebutuhan dasar seluruh masyarakat Kaltim benar-benar terpenuhi.
