Sentralkaltim.id, Samarinda – Pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) hingga Rp6 triliun memaksa pemerintah daerah Kalimantan Timur menyesuaikan hampir seluruh kegiatan pembangunan. Dampaknya terasa hingga program-program prioritas yang sebelumnya dijanjikan anggota dewan kepada masyarakat harus dirasionalisasi.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menjelaskan bahwa rasionalisasi dilakukan di hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sektor pembangunan. Langkah ini penting agar anggaran tetap seimbang di tengah pemangkasan TKD yang cukup signifikan.
“Iya, dengan adanya pemotongan TKD ya sampai 6 triliun tentunya kita harus rasionalisasi. Hampir semua kegiatan ada rasionalisasi,” ujar Subandi.
Menurutnya, penyesuaian ini juga berdampak pada pokok-pokok pikiran anggota dewan yang telah dijanjikan kepada masyarakat saat reses. Beberapa kegiatan yang semula direncanakan harus tertunda atau dikurangi skalanya.
“Jadi ada penyesuaian, termasuk kami mohon maaf pokok-pokok pikiran anggota dewan semuanya akan dirasionalisasi. Sehingga melalui kesempatan ini saya sampaikan juga kepada masyarakat, khususnya yang selama ini kami reses, sudah menjanjikan ini-itu mau dikerjakan, itu konsekuensinya juga terhambat,” ungkapnya.
Subandi menegaskan bahwa rasionalisasi tidak hanya terjadi di satu atau dua sektor, tetapi merata di seluruh OPD. Penyesuaian dilakukan agar anggaran tetap terkendali tanpa menghentikan program prioritas yang menyentuh masyarakat secara langsung.
“Di semua OPD, di semua sektor ada rasionalisasi, penyesuaian-penyesuaian,” tambahnya.
Legislator itu berharap masyarakat memahami bahwa rasionalisasi bersifat sementara dan merupakan langkah adaptasi pemerintah menghadapi tekanan fiskal. Dengan pengelolaan yang efisien, DPRD memastikan program prioritas tetap berjalan meski skalanya harus disesuaikan.
