Sentralkaltim.id, Samarinda – Tekanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terjadi akibat penurunan TKD dari pusat menjadi tantangan serius bagi pembangunan di Kalimantan Timur. DPRD menilai dibutuhkan kebijakan kompensasi yang cepat dan tepat agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada pemenuhan kebutuhan publik. Ia optimistis pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipasi yang matang. “Saya yakin dengan kebijakan-kebijakan ini akan ada solusi yang baik untuk masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan penurunan TKD bukan ranah DPRD, namun pihaknya terus mengawal dampaknya di lapangan terutama terhadap program prioritas yang menyangkut akses publik.
Yenni menjelaskan bahwa kegiatan reses tetap menjadi ruang utama menampung keluhan dan harapan masyarakat. Setiap poin aspirasi akan dievaluasi dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
Menurutnya, semakin ketatnya kondisi fiskal justru menjadi momentum untuk memperkuat prinsip akuntabilitas dan efisiensi belanja daerah.
Aspirasi yang bersifat monumental dan tidak langsung dirasakan masyarakat kemungkinan besar akan ditunda atau disesuaikan dengan kebutuhan paling mendesak.
Legislator memastikan bahwa pelaksanaan reses berjalan maksimal sehingga pemetaan masalah yang dirasakan warga dapat menjadi rujukan kebijakan kompensasi tepat sasaran.
DPRD berharap pemerintah menjaga keseimbangan antara penyesuaian fiskal dan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang layak.
