Sentralkaltim.id, Samarinda – Peran pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam menjadi bagian penting dalam menjaga mutu pendidikan keagamaan di Kalimantan Timur. Namun, hingga kini mereka belum mendapatkan insentif apa pun dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Kondisi ini menimbulkan desakan agar pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran yang lebih adil, terutama bagi mereka yang bertugas mengawasi banyak satuan pendidikan di lapangan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa aspirasi tersebut mengemuka karena selama bertahun-tahun para pengawas bekerja tanpa insentif dari pemerintah provinsi, berbeda dengan para guru madrasah yang telah memperoleh dukungan melalui program JOSPOL.
“Bukan, ini mereka lagi memperjuangkan agar para pengawas madrasah dan agama Islam itu mendapatkan insentif dari pemerintah provinsi. Karena mereka selama ini tidak ada sama sekali dapat insentif. Sehingga itu menjadi kendala yang sangat berarti bagi mereka dalam melaksanakan tugasnya. Kalau guru-gurunya sudah ada insentif melalui JOSPOL, tapi pengawasnya tidak ada,” ungkap Darlis.
Ia menekankan bahwa tugas pengawas memiliki tantangan yang lebih berat karena harus melakukan pengawasan yang bersifat mobile di banyak sekolah sekaligus. Tanpa fasilitas penunjang, banyak dari mereka yang terpaksa menekan kegiatan monitoring secara langsung.
“Sementara pengawas ini kan sifatnya mobile, satu pengawas harus mengawasi sekitar 20 sekolah. Kalau tidak ditunjang dengan insentif dan sarana prasarana, berat mereka melaksanakan tugasnya,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, DPRD Kaltim dengan tegas menyatakan dukungannya agar pemerintah provinsi segera mengalokasikan anggaran insentif bagi pengawas di bawah naungan Kementerian Agama, yang selama ini belum tersentuh dukungan daerah.
“Setelah berdiskusi, kami di DPRD Provinsi Kaltim mendukung agar pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif kepada para pengawas kita. Kalau pengawas sekolah negeri kan dapat, yang di bawah Dinas Pendidikan. Nah sekarang pengawas di bawah Kemenag tidak dapat. Padahal tugasnya sama-sama berat. Jadi kita minta pemerintah provinsi menganggarkannya,” tegasnya.
Darlis menuturkan, perhatian anggaran bagi pengawas bukan hanya menyangkut aspek kesejahteraan, tetapi juga bagian dari memastikan kualitas pengawasan pendidikan agama di Kaltim tetap optimal. DPRD memastikan aspirasi ini akan terus diperjuangkan hingga mendapat keputusan nyata dari pemerintah daerah.
